Ancaman MSCI dan Kepercayaan yang Harus Dijaga

Yosi Winosa

| 16 Oktober 2026, 22:33 WIB

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyebut kemajuan warga NU berbanding lurus dengan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. - Foto: CNBC Indonesia/Faisal Rahman

KALAU mau masuk ke dalam tatanan dan ekosistem ekonomi modern, maka perilaku harus juga modern. Transparansi, sikap pro pasar, kepercayaan harus dipegang erat agar pasar Indonesia bisa berkembang.

Regulasi untuk memperbaiki kelambagaan dan tata kelola pasar tidak hanya dibuat secara formal tetapi juga harus ada bukti nyata di lapangan sehingga pasar bisa dipercaya. Tidak boleh ada lagi aturan sudah dibuat tetapi fakta yang berjalan di lapangan berbeda sama sekali dengan aturan formalnya.

Dengan adanya kesenjangan antara kelembagaan (institution) dengan perilakunya (behaviour), maka sistem dan ekosistemnya berjalan tidak wajar. Keadaan ini menyebabkan kepercayaan terhadap sistem jatuh.

Baca Juga: Communication Gap Indonesia-MSCI: Pemerintah Klaim Reformasi, Pasar Tuntut Bukti

Ini terjadi di sistem pasar modal dimana saham-saham anjlok berat sampai lebih 8% menurun ke indek level 5.393 dan bahkan lebih rendah lagi.

Kehilangan sekitar 500 poin setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia—dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar tersendiri (standalone market). Perdagangan sempat dihentikan selama hampir dua menit menyusul aksi jual besar-besaran tersebut.

Alasan di balik penurunan peringkat pasar modal karena para investor, terutama investor institusional telah lama khawatir terkait aspek kelayakan investasi (investability) dan tata kelola pasar ekuitas Indonesia. Mereka menduga terjadi kecurangan dalam bentuk perdagangan terkoordinasi sehingga ada distorsi harga dan pasar yang mengalami disfungsi.

Tetapi pihak otoritas tidak sensitif terhadap kekhawatiran ini sehingga ketika fakta ini dibuka, maka modal berlarian kabur keluar menghindari pasar, yang dinilai tidak bisa dipercaya dan tidak jujur.

Para ahli dan pengamat melihat ada struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, posisi kepemilikan yang sangat terkonsentrasi dan sangat sulit untuk dilacak secara jelas. Ini menandakan adanya kondisi transparansi yang parah.

Otoritas OJK telah menjalankan reformasi formal kelembagaan, seperti ketentuan free float dan kewajiban pengungkapan bagi pemegang saham dengan porsi 1%. Namun faktanya di lapangan masih dianggap belum ada bukti kongkritnya.

Aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap fungsi pasar sehari-hari.