matamata.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mendorong Bali untuk dikembangkan menjadi pusat keuangan internasional (international financial center). Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor pariwisata.

"Kalau international financial center ada di Bali, pasti bisnis-bisnis lain akan ikut berkembang," ujar Pigai dalam forum bisnis Indonesia-Timor Leste di KEK Kura-Kura Sanur, Bali, Jumat (2/10).

Pigai menjelaskan bahwa keberadaan pusat keuangan internasional dapat membuka peluang besar bagi berbagai sektor usaha pendukung, mulai dari pertanian, perikanan, hingga kehutanan dan jasa bisnis.

Gagasan ini diharapkan menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang selaras dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mencontohkan Singapura dan Swiss sebagai acuan negara yang sukses membangun kekuatan ekonomi dunia berbasis sektor jasa dan layanan keuangan.

"Dua-duanya services. Kenapa Singapura yang berbasis sektor jasa bisa menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia?" tutur Pigai, membandingkan potensi Bali yang selama ini masih terfokus pada jasa pariwisata.

Meski demikian, Pigai menekankan bahwa pengembangan Bali sebagai pusat keuangan internasional membutuhkan dukungan infrastruktur yang matang, regulasi yang memadai, serta kebijakan pemerintah yang tepat. Ia bahkan mengusulkan Jakarta sebagai lokasi uji coba awal sebelum konsep tersebut diterapkan sepenuhnya di Bali.

Agar rencana ini terealisasi, Pigai meminta agar gagasan tersebut dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Hal ini penting untuk memastikan adanya dukungan pembiayaan dari belanja negara (government expenditure) serta fasilitasi kebijakan dan regulasi.

"Harus masuk dalam rencana pembangunan nasional agar dukungan government expenditure bisa mengalir ke sana, serta diimbangi kebijakan regulasi dan politik yang mempermudah," tegasnya.

Selain mendorong pembentukan pusat keuangan, Pigai mengajak para pelaku usaha dari Bali dan Timor Leste untuk menangkap peluang bisnis dalam program prioritas pemerintah. Beberapa di antaranya meliputi Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Gandeng UI, PERADI Profesional Buka PKPA dan Siapkan Ekspansi ke Berbagai Kota

Menurutnya, program-program ini dapat membuka ruang usaha baru di bidang penyediaan barang, jasa, hingga pembangunan fasilitas pendukung.

Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menekankan pentingnya menjaga hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Timor Leste. Kedekatan sejarah dan sosial kedua negara diharapkan menjadi landasan solid untuk memperkuat kerja sama ekonomi berkelanjutan, sehingga peluang usaha dapat meluas ke sektor-sektor produktif lainnya. (Antara)