Banggar DPRD Kalteng usulkan target PAD 2027 naik jadi Rp3 triliun

Senin, 3 Agustus 2026 16:27 WIB

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Junaidi. ANTARA/Dokumentasi pribadi.

Palangka Raya (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah mengusulkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027 dari Rp2,8 triliun dinaikkan menjadi Rp3 triliun.

Usulan tersebut lebih tinggi dibandingkan target PAD yang diajukan pemerintah provinsi sebesar Rp2,8 triliun, kata Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi di Palangka Raya, Senin.

"Banggar menilai kenaikan target diperlukan agar pemerintah daerah semakin optimal menggali potensi pendapatan," ucapnya.

Berdasarkan laporan yang diterima pimpinan DPRD Kalteng, peningkatan PAD menurut Banggar, menjadi langkah memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat di tengah tantangan efisiensi anggaran.

"Banggar berkeyakinan dari Rp2,8 triliun jika dinaikkan menjadi Rp3 triliun, pemerintah provinsi mampu mencapainya karena kenaikannya hanya sekitar Rp100 miliar," beber Junaidi.

Junaidi menjelaskan, usulan tersebut telah melalui pembahasan bersama tenaga ahli dengan mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari kondisi ekonomi global, perkembangan ekonomi regional hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.

Ia menilai target baru tersebut masih realistis karena tidak jauh berbeda dari proyeksi yang telah disusun pemerintah daerah, sehingga peluang pencapaiannya dinilai cukup besar.

Junaidi juga mengungkapkan, banggar juga memandang peningkatan PAD menjadi salah satu upaya membangun kemandirian fiskal daerah agar pelaksanaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Untuk mencapai target tersebut, DPRD mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi daerah sebagai sumber utama peningkatan PAD.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.