Koba, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memperkuat tata kelola alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk menjamin keberlanjutan pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat.

Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda di Koba, Jumat, mengatakan ketersediaan alokon menjadi bagian penting dalam keberhasilan program KB sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terencana.

“Tata kelola alokon menjadi salah satu kunci dalam menjamin keberlangsungan pelayanan KB. Ketersediaannya harus menjawab kebutuhan pelayanan di lapangan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengelolaan alokon mencakup perencanaan kebutuhan, ketersediaan, distribusi hingga pelaporan agar pelayanan KB dapat berlangsung sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, penguatan tata kelola alokon membutuhkan sinergi pemerintah daerah, BKKBN, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan serta seluruh mitra kerja yang terlibat dalam pelayanan.

Efrianda juga menekankan pentingnya pelaporan data secara akurat karena menjadi dasar menentukan kebutuhan, distribusi, sekaligus mengantisipasi kekurangan maupun kelebihan stok alokon.

“Pelaporan bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Data yang tersedia menjadi dasar pemerintah dan pengelola program untuk mengambil keputusan,” katanya.

Kepala DPPKBPPPA Bangka Tengah Wiwik Susanti mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan menyamakan pemahaman seluruh pihak dalam pengelolaan alokon.

Ia berharap fasilitas pelayanan kesehatan aktif melaporkan data pelayanan dan ketersediaan stok secara tepat dan berkala sehingga kebutuhan lapangan dapat segera diidentifikasi.

“Dengan data yang akurat, kita dapat melakukan perencanaan dan distribusi secara lebih tepat sehingga pelayanan KB kepada masyarakat terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pewarta: Ahmadi
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.