REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil bakal menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Selasa (18/8/2026). Aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan dilakukan untuk mempertanyakan makna kemerdekaan yang dirayakan hari ini.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan, pihaknya sengaja mengagendakan aksi tepat sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurut dia, momentum itu menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kembali makna kemerdekaan yang selama ini dirayakan melalui seremoni kenegaraan.

"Sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?" kata dia melalui keterangannya kepada Republika, Senin (17/8/2026).

Menurut dia, 81 tahun lalu para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik. Langkah itu dilakukan karena negara ini bukan milik penguasa atau pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat.

Namun, hari ini pemerintah dinilai telah menggadaikan kedaulatan melalui perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing. Sementara itu, suara rakyat terus dibungkam secara represif. 

Athof, sapaan Yatalathof Ma'shum Imawan, menilai selama ini hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Di sisi lain, kemakmuran juga hanya menjadi ilusi ketika lapangan kerja langka. Di sisi lain, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir. Sementara itu, kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," kata dia.

Ia menilai, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya. Republik yang dijanjikan berdaulat, adil, dan makmur, kini justru direduksi jadi slogan tahunan tanpa substansi. 

"Aparat lebih sibuk mengamankan kekuasaan ketimbang mengamankan hak rakyat untuk didengar," kata dia.

Dalam aksi yang akan digelar besok, Athof menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta karena bakal terdampak kemacetan. Namun, kemacetan lalu lintas itu hanya akan terjadi beberapa jam. 

"Sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah 81 tahun dan terus memburuk," ujar dia.

Ia menyatakan, akan ada delapan tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi besok. Pertama adalah meminta pemerintah menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kedua, menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, mewujuujudkan reforma agraria sejati. Keempat, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Tak hanya itu, BEM UI juga menuntut pemerintah mengevaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP, menghentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah, menerapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana, serta menghentikan aksi represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil dan bubarkan YON TP.

"Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya," ujar Athof.