Jumat, 16 Oktober 2026 - 20:15 WIB

Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat sekolah memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dan waktu diterimanya pemberitahuan penghentian layanan. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan distribusi makanan tetap dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mengantisipasi makanan yang telah terlanjur disiapkan agar tidak terbuang.

Baca Juga

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di sekolah mengikuti pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah, baik melalui gubernur maupun bupati. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi pelaksana program dalam menentukan penghentian layanan ketika kegiatan belajar mengajar dialihkan menjadi PJJ.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia menerangkan, apabila pemberitahuan penghentian diterima sebelum proses pembelian bahan pangan dan persiapan memasak dilakukan, distribusi MBG pada hari berikutnya tidak dilaksanakan. Sebaliknya, jika pemberitahuan baru diterima ketika proses persiapan dan memasak telah berlangsung, makanan yang telanjur disiapkan tetap didistribusikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

"Kalau pemberitahuan datang ketika proses persiapan dan memasak sudah berjalan, makanan yang telanjur dibuat tetap didistribusikan. Namun, jika penghentian sudah diumumkan sebelum belanja bahan dilakukan, maka pada hari berikutnya tidak ada distribusi," jelas dia, Jumat (16/10/2026).

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak berarti program MBG tetap berjalan seperti biasa selama PJJ. Pelaksanaan distribusi menyesuaikan waktu diterimanya pemberitahuan penghentian serta tahapan persiapan yang telah dilakukan oleh penyelenggara layanan.

Baca Juga

Menurut kepala BGN, makanan yang sudah terlanjur disiapkan perlu disalurkan melalui mekanisme yang jelas agar penerimanya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penanganan makanan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan bahan pangan tanpa mengabaikan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Melalui mekanisme tersebut, BGN berupaya menjaga pelaksanaan MBG tetap terukur dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi di lapangan. Penyesuaian distribusi berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan kondisi persiapan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola program, sekaligus memastikan sumber daya yang telah digunakan dapat dikelola secara tepat.

Kepala BGN Sudaryono

Sekolah yang Ingin Terapkan Sistem Prasmanan MBG Wajib Daftar dan Ikut Pelatihan

BGN mulai menerapkan sistem prasmanan dalam Program MBG secara bertahap. Penerapan sistem ini disesuaikan dengan kesiapan dapur dan sekolah serta kebutuhan siswa

VIVA.co.id

16 Oktober 2026