Bagikan:

JAKARTA – Analis politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens menilai wacana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada saat ini berpotensi menimbulkan dampak politik yang merugikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, di tengah situasi politik yang masih dipengaruhi polemik penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan petinggi Kejaksaan Agung, pergantian Kapolri berisiko memunculkan berbagai spekulasi dan narasi yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Boni mengatakan, meski secara konstitusional Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri, setiap keputusan politik juga harus mempertimbangkan momentum serta persepsi publik yang berkembang.

"Kita baru selesai dengan polemik soal kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan. Ada kelompok dalam masyarakat yang menilai itu bentuk konflik antarlembaga kepolisian dan kejaksaan meskipun penilaian itu tidak benar," ujar Boni kepada wartawan, Kamis 6 Agustus.

Menurut Boni, dalam kondisi seperti saat ini, keputusan pergantian Kapolri dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun opini yang tidak menguntungkan pemerintah.

Ia menilai kelompok oposisi berpotensi mengaitkan pergantian Kapolri dengan penanganan kasus korupsi yang menyeret mantan pejabat Kejaksaan Agung, meski narasi tersebut belum tentu sesuai dengan fakta.

"Kelompok oposisi dapat mengklaim bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung, sebuah narasi yang menghubungkan keputusan administratif dengan dugaan intervensi terhadap penegakan hukum," kata Boni.

Karena itu, ia mengingatkan bahwa dalam dunia politik, sebuah narasi yang keliru sekalipun dapat memengaruhi opini publik apabila disebarkan pada momentum yang tepat dan menyasar kelompok masyarakat yang telah memiliki kecurigaan terhadap pemerintah.

Boni menilai terdapat dua pihak yang paling berpotensi dirugikan apabila narasi tersebut berkembang, yakni Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan institusi penegakan hukum secara keseluruhan.

Menurut dia, persepsi mengenai independensi aparat penegak hukum merupakan aset penting yang harus dijaga karena akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia menegaskan tidak sedang menolak kemungkinan adanya pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar wacana tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat.

"Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar ide tersebut diabaikan sementara oleh presiden. Rekomendasi ini didasarkan pada konsep butterfly effect atau efek kupu-kupu, di mana satu keputusan kecil yang diambil dalam konteks yang kurang tepat dapat memicu serangkaian reaksi berantai yang dampaknya jauh melebihi perkiraan awal," ujarnya.

Boni menjelaskan seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengambil keputusan yang sah secara hukum, tetapi juga mampu membaca situasi politik dan memilih waktu yang paling tepat untuk bertindak.

Menurutnya, menunda sebuah keputusan bukan berarti menunjukkan kelemahan, melainkan bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik.

"Konsep 'efek kupu-kupu' dalam konteks ini merujuk pada potensi dampak yang tidak proporsional dan tidak terduga dari satu keputusan administratif terhadap keseluruhan sistem kepercayaan publik dan stabilitas politik," katanya.

Lebih lanjut, Boni menilai wacana pergantian Kapolri memang merupakan dinamika yang lazim dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa legalitas sebuah keputusan tidak selalu identik dengan kebijaksanaan politik.

"Hak prerogatif presiden memang tidak perlu dipertanyakan, itu konstitusional. Tetapi konteks pelaksanaannya sangat menentukan bagaimana keputusan tersebut akan diterima dan ditafsirkan oleh publik," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa polemik terkait penanganan kasus mantan petinggi Kejaksaan Agung memang mulai mereda, tetapi masih menyisakan persepsi tertentu di tengah masyarakat.

"Dalam atmosfer seperti ini, setiap langkah eksekutif yang bersentuhan dengan institusi penegak hukum akan cenderung dibaca melalui lensa kecurigaan. Pemerintahan yang kuat bukan hanya yang mampu bertindak, tetapi yang mampu mengelola narasi di sekitar tindakannya," tutur Boni.

Sebelumnya, isu pergantian Kapolri kembali mencuat di ruang publik setelah muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya penyegaran di tubuh Polri. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan pernyataan resmi terkait rencana pergantian Kapolri maupun nama calon penggantinya.

BACA JUGA:

Boni pun menegaskan bahwa pembahasan mengenai pergantian Kapolri seharusnya tidak semata-mata dilihat dari aspek pergantian pejabat, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik dan kredibilitas pemerintahan.

"Keputusan yang tepat di waktu yang salah bisa menjadi bumerang. Dan bagi seorang presiden yang sedang membangun fondasi pemerintahannya, menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik adalah investasi jangka panjang yang tidak ternilai harganya," pungkasnya.

Add VOI as a Preferred Source

Follow VOI news updates across Google.

+