Semarang (ANTARA) - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prof. Dr. Akhsanul Khaq mengakui bahwa penyimpangan keuangan atau korupsi bisa dideteksi sejak dini lewat pengawasan berlapis mulai dari lapisan paling bawah.

"Namanya konsep Four Lines of Defense. Ini bisa diterapkan di sektor privat maupun di sektor publik," katanya, di Semarang, Sabtu.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci seminar nasional bertema "Membangun Kepercayaan Publik melalui Transparansi Pemerintah dan Badan Usaha: Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Fondasi Kepercayaan Publik".

Four Lines of Defense (Empat Lini Pertahanan) dalam konteks anti-korupsi dan manajemen risiko adalah kerangka kerja tata kelola organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani fraud (tindakan kecurangan) serta tindakan korupsi secara berlapis.

Ia mengatakan lapisan pertama adalah manajemen yang melaksanakan yang memiliki bagian tertentu yang mengurusi, misalnya pengadaan barang atau jasa.

"Lini yang kedua adalah di bagian yang sifatnya adalah dari kantor. Termasuk juga 'risk management'. Yaitu ada biro, misalnya biro perencanaan, biro keuangan, dan sebagainya" katanya.

Menurut dia, biro-biro tersebut memang bertugas untuk merencanakan dan menganggarkan suatu program yang akan dilaksanakan.

Lini ketiga adalah internal audit, kata dia, seperti SPI (satuan pengawasan internal, inspektorat, atau bisa juga inspektorat jenderal (itjen).

Di lini ketiga, bisa melihat bagaimana misalnya prosedur yang telah dijalankan oleh lini pertama, kelanjutannya, dan sebagainya, sehingga kemudian mencegah terjadinya celah atau terjadinya suatu penyimpangan.

"Kemudian lini terakhir bisa dua ya, bisa BPK atau BPKP. Jadi, intinya bahwa BPK ini sebenarnya lebih senang itu kalau misalnya kita enggak ada temuan. Temuannya sudah selesai di lingkup pertama, kedua, atau ketiga," katanya.

Sementara itu, Rektor Unissula Prof Gunarto mengapresiasi Prof Akhsanul yang telah memberikan perspektif sangat penting mengenai bagaimana keuangan negara tidak hanya soal angka, namun juga tanggung jawab dan kepercayaan rakyat.

Menurut dia, setiap sumber daya yang dikelola oleh badan usaha membawa tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan dalam setiap keputusan yang diambil oleh para pelaksana organisasi di bidang keuangan.

"Transparansi bukan sekedar kewajiban administratif, akuntabilitas bukan sekedar laporan yang harus diselesaikan. Keduanya adalah fondasi moral dan institusional dalam menjaga amanah publik di hadapan rakyat dan Allah SWT," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.