Manokwari (ANTARA) - Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan pelantikan 361 pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkup pemerintah daerah tersebut untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penataan jabatan tersebut telah mempertimbangkan standar kompetensi dan kapasitas masing-masing aparatur agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai tugas serta fungsi masing-masing perangkat daerah.

“Pejabat yang dilantik hari ini harus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan dengan baik,” kata Hermus saat memberikan sambutan acara pelantikan tersebut di Manokwari, Senin.

Dia juga mengingatkan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator maupun pengawas yang baru dilantik untuk meningkatkan sinergisitas antarinstansi agar tata kelola birokrasi semakin terintegrasi dalam mendukung pencapaian program.

Menurut dia, semangat kolaborasi serta kedisiplinan dalam mengemban tugas diperlukan untuk memastikan program pembangunan terlaksana secara optimal, sekaligus mewujudkan lingkungan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Laksanakan tugas dengan baik, dan layani masyarakat dengan baik. Kalau Anda tidak masuk kantor, maka Anda merusak citra pemerintah di mata masyarakat,” tegas Hermus.

Dia menyebut masa jabatan bupati dan wakil bupati hanya tersisa tiga tahun ke depan, oleh karena itu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus meningkatkan kinerja guna menjawab ekspektasi publik terkait perbaikan kesejahteraan.

“Masa jabatan kami dibatasi oleh waktu, sekarang sudah masuk tahun kedua. Kami harap, semua OPD bisa bersinergi karena masyarakat menanti perubahan,” ucap Hermus.

Bupati Manokwari Hermus Indou memberikan sambutan pada acara pelantikan 361 pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di RTP Borarsi Manokwari, Papua Barat, Senin (5/10/2026). ANTARA/Fransiskus Salu Weking

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIV Manokwari Basuki Ari Wicaksono menjelaskan pejabat yang dilantik terdiri atas satu pejabat pimpinan tinggi pratama, 94 pejabat administrator, dan 266 pejabat pengawas.

Seluruh pejabat yang dilantik terlebih dahulu dilakukan penilaian untuk memastikan penempatan aparatur didasari pada kapasitas, rekam jejak, serta kebutuhan birokrasi agar dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan.

“Jumlah yang dilantik hari ini sangat banyak, termasuk dengan 34 ASN yang terima SK pelaksana tugas,” ucap Basuki.

Dia menyampaikan kepala daerah melakukan evaluasi secara berkala guna mengukur kinerja aparatur pemerintah di setiap OPD, dan apabila menemukan pejabat yang tidak sesuai, maka segera dirotasi atau mutasi.

Penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah dapat menggunakan dua kali siklus pendek atau enam bulan pertama setelah dilantik, yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan pemutasian pegawai mengacu pada hasil evaluasi.

“Misalnya, tiga bulan kedua kinerjanya menurun maka pegawai yang bersangkutan bisa digeser atau dirotasi,” kata Basuki.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.