Jum'at, 14 Agustus 2026, 07:00 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean melontarkan tudingan keras terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya mineral pada era dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). China menurutnya jadi pihak yang paling diuntungkan oleh kebijakan dari politikus itu.

Ferdinand mengklaim penguasaan terhadap sumber daya mineral tanah air oleh perusahaan atau kepentingan negara itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintahan dari Jokowi.

Baca Juga: Tak Ada hingga Fiktif, Kubu Dokter Tifa Ungkap Kejanggalan Babak Terbaru Kasus Ijazah Jokowi

“China telah menguasai hampir semua sumber daya mineral kita karena kebijakan Jokowi. Dan, ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Ferdinand, dikutip Jumat (14/8/2026).

Hal tersebut berimbas pada tekanan fiskal yang kini dihadapi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia seharusnya tidak terlalu bergantung pada penerimaan pajak apabila kekayaan alam dikelola dengan cara yang menurutnya lebih menguntungkan negara.

Ferdinand menilai sumber daya mineral yang melimpah semestinya dapat menjadi salah satu penopang utama APBN, termasuk untuk membiayai subsidi masyarakat.

“Sumber daya mineral kita seharusnya mampu menopang anggara negara kita secara mutlak,” ujarnya..

Menurut dia, hilirisasi yang semestinya membuat nilai tambah sumber daya alam lebih banyak dinikmati tanah air malah membuat kepemilikan dan pengelolaan sumber daya mineral semakin banyak melibatkan pihak asing seperti China.

“Tapi semua itu sekarang atas nama hilirisasi telah digadaikan oleh Jokowi,” terangnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat negara kehilangan kesempatan untuk menggunakan kekayaan alamnya sebagai sumber penerimaan negara. Menurut Ferdinand, apabila mineral tanah air dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada negara, tekanan untuk meningkatkan pajak masyarakat semestinya dapat dikurangi.

“Sumber daya mineral kekayaan alam kita yang begitu besar harusnya melimpah untuk membiayai anggaran negara, membiayai subsidi untuk rakyat,” imbuhnya.

Ferdinand kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan fiskal dari Prabowo. Ia menilai pemerintah sekarang menghadapi kebutuhan besar untuk mencari uang guna membiayai anggaran negara dan memenuhi berbagai kewajiban negara.

Ferdinand menilai persoalan tersebut merupakan konsekuensi kebijakan yang menurutnya telah dibentuk sejak pemerintahan Jokowi. Ia beranggapan kekayaan alam negara ini seharusnya bisa menjadi sumber pembiayaan yang jauh lebih besar.

“Sumber daya mineral, habis, habis ludes semua diambil oleh mereka karena Jokowi,” tandasnya.

Menurut Ferdinand, persoalan tersebut pada akhirnya tidak hanya menyangkut hubungan ekonomi dengan negara lain, tetapi juga kemampuan negara mengelola sumber daya alam untuk kepentingan pembiayaan negara.

Ia berpandangan bahwa kekayaan alam yang besar seharusnya mampu membantu pemerintah membiayai anggara nengara dan menjaga subsidi bagi masyarakat. Ferdinand pun menegaskan dirinya akan terus mempersoalkan kebijakan Jokowi.

Baca Juga: BPS Respons Soal Warga Berpenghasilan Rendah Masuk Desil 9-10 Kemensos: Bukan Ditentukan dari Gaji

“Saya tetap berpikir tidak akan pernah membiarkan Jokowi lepas dari sebuah kejahatannya terhadap bangsa,” tuturnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar