Jum'at, 25 September 2026, 18:15 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar hukum tata negara sekaligus pemohon sengketa ijazah di Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana, membalas kritik tajam dari Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

Denny mempertanyakan logika Raja Juli yang melabeli upaya hukum mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai manuver politik yang "tidak beradab".

Melalui keterangannya, Denny mengaku heran dengan parameter etika dan adab yang digunakan oleh petinggi PSI tersebut. Ia menegaskan bahwa menempuh jalur peradilan merupakan langkah penyelesaian sengketa yang paling konstitusional dan bermartabat dalam iklim demokrasi.

"Saya sejatinya bingung. Apa pemahaman 'peradaban' di dalam kepala Beliau? Bagaimana forum sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat, dianggap tak beradab?" ungkap Denny merespons tudingan tersebut.

Lebih lanjut, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini menekankan bahwa beradu argumentasi yang didasari oleh bukti-bukti di muka persidangan justru merupakan wujud nyata dari hukum yang beradab.

Alih-alih dilihat sebagai serangan politik, Denny menilai ruang sidang MK seharusnya dimanfaatkan sebagai panggung emas bagi Gibran untuk membersihkan namanya secara hukum.

"Bagaimana beradu argumentasi dan bukti di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia, dianggap tak beradab? Bukankah itu justru kesempatan terbaik guna Gibran membuktikan dia memenuhi syarat pendidikan cawapres, jika ada?" tegas Denny.

Kritik Raja Juli Sebelumnya

Pernyataan Denny ini merupakan respons atas komentar Raja Juli Antoni pada Kamis (24/9/2026) malam di Kompleks Istana Kepresidenan. Sebelumnya, Sekjen PSI itu mengecam gugatan ijazah Gibran sebagai manuver politik usang.

Ia menyayangkan isu administratif ini kembali digulirkan saat pemerintah tengah fokus menangani masalah nasional seperti krisis kebakaran hutan dan lahan.

Raja Juli bahkan melontarkan sindiran sarkastis dengan menyebut pola serangan ini mirip dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. "Dulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa ijazah Jan Ethes gitu ya," sentil Raja Juli kala itu.

Sebagai informasi, perkara sengketa ini mempermasalahkan legalitas surat keterangan penyetaraan ijazah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dari luar negeri yang diserahkan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024.

Pihak Denny Indrayana mendesak MK untuk mendiskualifikasi Gibran karena dinilai cacat syarat administrasi pendidikan.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku pihak termohon telah membantah dalil tersebut dan bersikukuh bahwa seluruh dokumen Gibran telah diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat