DJPb menyalurkan tunjangan Rp1,37 triliun untuk 63.079 orang guru di NTT

Kamis, 16 Juli 2026 14:20 WIB

Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan. ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyalurkan tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) sebesar Rp1,37 triliun kepada 63.079 guru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Hingga 15 Juli 2026, realisasi penyaluran tunjangan guru ASN Daerah di NTT mencapai Rp1,37 triliun atau 49,98 persen dari total alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp2,73 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Adi Setiawan di Kupang, Kamis.

Ia mengatakan dana tersebut disalurkan melalui enam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah NTT dan ditransfer langsung ke rekening para guru penerima.

Adi menjelaskan Kabupaten Alor menjadi daerah dengan persentase penyaluran tertinggi yakni Rp54,57 miliar atau 54,97 persen dari pagu kepada 2.033 guru.

Selanjutnya Kabupaten Lembata telah menyalurkan Rp31,92 miliar atau 52,81 persen kepada 1.328 guru, sedangkan Kabupaten Sikka merealisasikan Rp65,05 miliar atau 52 persen kepada 2.394 guru.

Pada Tunjangan Profesi Guru (TPG), realisasi penyaluran telah mencapai Rp1,22 triliun atau 48,84 persen dari total alokasi sebesar Rp2,50 triliun.

Dana tersebut disalurkan kepada 56.047 guru bersertifikasi, dengan kelompok penerima terbesar berasal dari satuan pendidikan di bawah Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 12.100 guru.

Untuk Tunjangan Khusus Guru (TKG), penyaluran mencapai Rp141,82 miliar atau 62,62 persen dari alokasi sebesar Rp226,47 miliar kepada 6.306 guru yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis.

Adapun Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi daerah dengan jumlah penerima TKG terbanyak yakni 602 guru.

Sementara itu, Tambahan Penghasilan Guru telah disalurkan sebesar Rp1,48 miliar atau 42,42 persen dari alokasi Rp3,50 miliar kepada 726 guru ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kabupaten Sumba Timur menjadi daerah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 95 guru.

Adi mengatakan akurasi data penerima masih menjadi perhatian dalam penyaluran tunjangan guru karena masih ditemukan retur akibat rekening penerima tidak valid, tidak aktif, maupun kendala administratif lainnya.

“Pada penyaluran TPG, tercatat 412 retur dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kupang sebanyak 97 retur. Dari jumlah ini, 387 retur telah berhasil diproses ulang dan disalurkan kembali kepada penerima yang berhak,” katanya.

Sementara itu, pada TKG ditemukan 82 retur, di mana 81 retur telah berhasil ditangani. Adapun pada skema Tambahan Penghasilan Guru tercatat 52 retur dan seluruhnya telah berhasil diselesaikan melalui proses perbaikan data serta penyaluran ulang.

"Validasi rekening penerima dapat dilakukan melalui pengecekan rekening koran atau fotokopi buku tabungan, verifikasi melalui aplikasi mobile banking, serta konfirmasi langsung kepada pihak perbankan guna memastikan data penerima selalu mutakhir dan valid," kata Adi.

Ia juga menekankan bahwa penyaluran tunjangan guru bukan sekadar merealisasikan anggaran, tetapi merupakan wujud penghargaan negara atas dedikasi para pendidik.

Karena itu, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan ketelitian dalam verifikasi data agar hak para guru dapat diterima secara tepat waktu dan tepat sasaran sehingga mereka dapat fokus menjalankan proses belajar mengajar.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DJPb menyalurkan tunjangan Rp1,37 triliun untuk 63.079 guru di NTT

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.