DPRD NTT: Negara lindungi warga sipil dari gangguan KKB - ANTARA News Papua Tengah
Kupang (ANTARA) - Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia Nomleni meminta negara memastikan perlindungan terhadap warga sipil, termasuk warga NTT, di tengah gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sejumlah wilayah Papua.
Emilia di Kupang, Jumat, mengatakan perlindungan terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab negara sehingga keamanan warga yang berada di wilayah rawan perlu dipastikan.
"Tentunya yang pertama kita berharap agar negara hadir di sana. Ini kan sebenarnya bagian dari tanggung jawab negara untuk bisa melindungi seluruh masyarakat," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Emilia ketika ditanya mengenai keamanan warga NTT di Papua menyusul sejumlah kasus penembakan terhadap warga sipil, termasuk warga asal NTT.
Menurut dia, langkah utama yang perlu dilakukan ialah memastikan masyarakat sipil di daerah rawan mendapatkan perlindungan sehingga tidak kembali menjadi korban kekerasan.
Emilia meyakini Pemerintah Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memberikan rasa aman kepada warga NTT yang berada di daerah tersebut.
"Menurut saya kalau memang keadaan di sana tidak aman, sebaiknya memindahkan atau menempatkan warga NTT di sana ke tempat yang lebih aman," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT mendata sejumlah warga NTT di Papua yang meminta difasilitasi pulang ke daerah asal karena merasa tidak aman menyusul gangguan keamanan di sejumlah wilayah.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma di Kupang, Jumat, mengatakan beberapa warga telah menyampaikan permintaan untuk kembali ke NTT dan sebagian di antaranya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
"Ada beberapa. Mereka meminta karena sudah tidak merasa aman di sana, Papua. Kita lagi mendatanya," katanya.
Johni menilai wajar apabila warga yang merasa tidak aman ingin berpindah ke tempat yang lebih aman.
"Saya rasa normal saja ya, kalau di mana pun kita berada kalau kita merasa tidak aman, kita akan mencari tempat yang lebih aman," ujarnya.
Persoalan keamanan warga NTT di Papua menjadi perhatian setelah penembakan di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang menewaskan warga sipil, termasuk dua warga asal NTT.
Pemprov NTT sebelumnya mengecam penembakan tersebut dan meminta aparat berwenang menangkap serta memproses para pelakunya sesuai hukum.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD NTT: Pindahkan warga dari wilayah Papua yang tak aman
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.