Kamis, 15 Oktober 2026 - 00:30 WIB

Jakarta, VIVA – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung periode 2021–2026 Febrie Adriansyah menyinggung adanya dugaan "perlawanan balik" dalam kasus korupsi yang menjeratnya sebagai terdakwa.

Baca Juga

Sebagai mantan Jampidsus yang sering menangani perkara korupsi besar, Febrie mengatakan sering bersinggungan dengan kepentingan yang kuat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Namun, saya tidak meminta majelis menyimpulkan tanpa pembuktian bahwa perkara yang saya hadapi merupakan bentuk perlawanan balik dari pihak tertentu," tutur Febrie saat membacakan nota perlawanan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga

Ia bercerita selama masa penugasan dan kepemimpinannya, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung kerap menangani berbagai perkara yang menyangkut keuangan negara, dana masyarakat, pelayanan publik, dan sumber daya alam.

Eks Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah

Photo :

  • ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Baca Juga

Dikatakan bahwa sejumlah perkara itu melibatkan kepentingan ekonomi bernilai besar serta berbagai pihak dengan sumber daya finansial yang luas.

Febrie menuturkan penanganan berbagai kasus besar tersebut menuntut kerja yang cermat, keberanian institusional, serta integritas dan tanggung jawab yang besar, seperti saat menangani kasus korupsi tata kelola minyak mentah hingga tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia memahami penanganan perkara besar mengandung risiko dan konsekuensi, tetapi tetap menjalankan tugas itu karena percaya bahwa hukum harus bekerja tanpa membedakan siapa yang dihadapi.

Dengan demikian, saat ini, ia merasakan ironi yang sangat berat lantaran selama bertahun-tahun telah berdiri di garis depan penegakan hukum menghadapi perkara-perkara besar dan kepentingan yang kuat, namun kini dia sendiri duduk sebagai terdakwa.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Febrie mengaku tidak meminta keistimewaan ataupun kekebalan hukum dalam kasusnya, tetapi hanya memohon agar prinsip yang sama diterapkan kepadanya supaya perkara yang menyeretnya sebagai terdakwa dapat dinilai secara jernih berdasarkan fakta dan alat bukti tanpa prasangka maupun tekanan.

Ditambahkan bahwa keadaan itu juga membawa pesan yang lebih luas jika seseorang yang menjalankan tugas untuk mengungkap perkara besar tidak memperoleh proses yang adil, maka hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang telah mengetahui atau berani mengungkap penyimpangan serupa.

Halaman Selanjutnya

"Jangan sampai tumbuh kesan bahwa keberanian menjalankan amanah justru harus dibayar dengan hilangnya perlindungan hukum yang setara," katanya menambahkan.