Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wakilnya Hj. Indah Dhamayanti Putri, secara resmi menyerahkan Radiogram Mendagri dan Surat Gubernur NTB kepada Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, sebagai dasar pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Bupati Lombok Barat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan Radiogram Mendagri itu, diambil untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta agenda-agenda strategis daerah tetap berjalan tanpa terjadi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Lombok Barat.

"Kami bersama wagub menyerahkan Radiogram Mendagri yang meminta Ibu Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas bupati untuk menghindari kekosongan pemerintahan. Bersamaan dengan itu kami juga menyerahkan surat gubernur sebagai pedoman agar seluruh roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar Iqbal pada wartawan usai penyerahan Radiogram Mendagri di Mataram, Rabu.

Radiogram Mendagri menugaskan Wabup Lombok Barat untuk melaksanakan tugas-tugas bupati setelah Bupati, Lalu Ahmad Zaini, menjalani proses hukum. Sementara itu, Surat Gubernur NTB berisi arahan agar seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan tetap berlangsung secara efektif, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, Pemkab Lombok Barat saat ini tengah menghadapi sejumlah agenda strategis yang tidak boleh terhenti, mulai dari pembahasan LKPJ Tahun 2025, penyusunan Kebijakan Umum APBD dan KUA-PPAS, APBD Perubahan, hingga penyusunan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Karena itu, Pemprov NTB berkepentingan memastikan seluruh proses pemerintahan tetap berjalan sesuai jadwal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Iqbal mengatakan penugasan tersebut berlaku sampai adanya arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat yang akan disampaikan melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Ia juga menegaskan penyerahan Radiogram tersebut bukan merupakan pengangkatan Plt. Bupati. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Wabup tetap menjabat sebagai Wabup, namun diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.

"Tetap Wabup, tetapi melaksanakan tugas-tugas dan wewenang bupati, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," tegasnya.

Ia menambahkan, selama menjalankan penugasan tersebut Wabup memiliki kewenangan mengambil keputusan terhadap berbagai kebijakan yang bersifat penting dan mendesak. Apabila terdapat persoalan yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut, Pemprov NTB siap memberikan pendampingan melalui mekanisme konsultasi.

Iqbal menekankan prioritas utama saat ini adalah menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah berjalan tepat waktu, serta menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal.

Sementara, Wabup Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyatakan menerima amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Meski diakuinya bukan tugas yang ringan, ia berkomitmen menjalankan penugasan tersebut demi menjaga kesinambungan pemerintahan dan memenuhi amanah masyarakat Lombok Barat.

"Kami menerima amanah ini bersama ketika dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Hari ini saya melaksanakan tugas-tugas bupati, tetapi tetap sebagai Wabup. Insya Allah amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut arahan gubernur, Adha memastikan seluruh aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Dalam waktu dekat ia akan mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah, Pj Sekretaris Daerah, serta para asisten guna memperkuat koordinasi, menjaga soliditas birokrasi, dan memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

Ia juga menegaskan akan membangun kembali komunikasi yang konstruktif dengan DPRD untuk menyelesaikan berbagai agenda strategis daerah, termasuk pembahasan LKPJ, KUA-PPAS, APBD Perubahan, dan APBD Tahun Anggaran berikutnya melalui semangat kemitraan dan kepentingan bersama.

"Situasi yang sedang dihadapi harus menjadi momentum memperkuat solidaritas birokrasi, memulihkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan seluruh aparatur tetap bekerja secara profesional dan berintegritas," katanya.