Pontianak (ANTARA) - Kemudahan mengurus paspor hingga kewajiban pengisian Kartu Kedatangan (All Indonesia) menjadi perhatian serius Direktorat Jenderal Imigrasi. Melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, puluhan camat, lurah, serta pelaku usaha biro perjalanan wisata dan travel umrah di wilayah Kota Pontianak dihadirkan dalam kegiatan Sosialisasi Kemudahan Layanan Keimigrasian dalam rangka Peningkatan PNBP dan Edukasi Kewajiban Kartu Kedatangan (All Indonesia). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pemahaman masyarakat melalui para pemangku kepentingan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Kepala Bidang Gakkum Patnal, Azriyal Zam, dalam sambutannya menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi terus menghadirkan transformasi pelayanan melalui semangat "Imigrasi untuk Rakyat". 

"Transformasi tersebut diwujudkan melalui berbagai inovasi, seperti kemudahan pengajuan Paspor Elektronik, pemanfaatan aplikasi M-Paspor, layanan Eazy Passport, serta implementasi Kartu Kedatangan (All Indonesia) sebagai sistem digital terintegrasi yang mendukung pelayanan lintas instansi sekaligus memperkuat pengawasan keimigrasian,"kata dia.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Muhammad Ghufron, S.Tr.Im. Ia memaparkan berbagai kemudahan layanan paspor, mulai dari persyaratan, prosedur melalui aplikasi M-Paspor, jenis paspor, hingga tarif resmi PNBP Tahun 2026. 

Selanjutnya, pemaparan dilanjutkan dengan aplikasi All Indonesia, yaitu platform digital yang mengintegrasikan layanan keimigrasian, kesehatan, karantina, dan kepabeanan dalam satu sistem. Melalui aplikasi ini, pelaku perjalanan internasional dapat mengisi Kartu Kedatangan secara elektronik sebelum tiba di Indonesia, sehingga proses pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

Suasana kegiatan semakin interaktif dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai isu pelayanan keimigrasian menjadi perhatian peserta, mulai dari prosedur pengurusan paspor yang hilang, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), perbedaan data kependudukan, hingga perlunya koordinasi yang lebih erat antara Imigrasi, pemerintah daerah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan pelayanan dan penguatan kolaborasi lintas instansi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat berharap para camat, lurah, dan pelaku usaha perjalanan dapat menjadi perpanjangan tangan Imigrasi dalam menyebarluaskan informasi mengenai layanan keimigrasian yang mudah, cepat, dan transparan. 

Di sisi lain, edukasi mengenai penggunaan Kartu Kedatangan (All Indonesia) diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan keimigrasian, mendukung peningkatan PNBP, serta memperkuat upaya pencegahan TPPO melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Pewarta: Dedi
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.