Bandung (ANTARA) - Kepala Staf Kodam (Kasdam) III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Bhakti mengajak masyarakat meningkatkan literasi digital untuk menangkal ancaman perang kognitif, termasuk penyebaran hoaks, malinformasi, dan manipulasi berbasis kecerdasan buatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Agus menyampaikan hal tersebut dalam acara bedah buku Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025 yang diselenggarakan Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) di Vue Palace, Artotel Curated, Kota Bandung, Kamis.

“Kehadiran buku ini di tengah masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pisau analisis akademis yang tajam. Fokus utamanya adalah untuk membedah secara utuh kompleksitas fenomena sosial-politik Tanah Air yang kian rentan akibat gempuran masif informasi di era digital,” kata Agus di Bandung.

Ia mengatakan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi stabilitas sosial dan politik. 

“Ruang siber kini menjadi arena persaingan yang dapat memengaruhi persepsi, pola pikir, dan perilaku masyarakat,” katanya.

Menurut di, penulisan buku tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap ancaman informasi menyesatkan yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu persoalan.

Ia menilai literasi masyarakat menjadi faktor penting untuk membangun ketahanan terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi, mulai dari hoaks, disinformasi, misinformasi hingga malinformasi.

Agus menjelaskan malinformasi perlu diwaspadai karena dapat menggunakan fakta yang benar, tetapi disajikan dengan maksud atau konteks yang menyesatkan sehingga berpotensi merusak kepercayaan publik dan memperuncing perpecahan.

Sementara itu, Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unpad Ari Ganjar Herdiansah mengatakan perang kognitif merupakan upaya terencana untuk memengaruhi persepsi masyarakat dan membentuk ulang relasi kekuasaan. 

Menurut dia, dinamika di ruang digital juga berkaitan dengan kekecewaan masyarakat terhadap persoalan nyata, seperti pemutusan hubungan kerja dan terbatasnya kesempatan kerja, yang kemudian dapat dibingkai menjadi narasi tertentu di media sosial.

Dosen FISIP Unpad Yusa Djuyandi turut mengingatkan bahwa manipulasi data dapat digunakan untuk membentuk persepsi publik, terutama ketika berhadapan dengan ketimpangan sosial. Kondisi tersebut berpotensi mempermudah penyebaran provokasi apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan memeriksa informasi secara kritis.

Menurut dia, pemerintah perlu menghindari sikap yang terlalu pasif maupun pendekatan represif yang berlebihan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan ruang bagi penyebaran teori konspirasi dapat dipersempit.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.