“Semester I ini kita tumbuh 5,45 persen, dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir, termasuk di antara negara G20. Jadi menjelang sampai akhir tahun Bapak Presiden meminta kita mendorong supaya mendekati 6% di akhir tahun. Dan tentu ini bisa menjadi tantangan dan harus kerja keras,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Baca Juga: Soal Desil DTSEN, Airlangga: Tunggu Hasil Sensus BPS

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih harus mencari tambahan sumber pertumbuhan untuk mengejar target 6%.

Airlangga mengatakan peningkatan pertumbuhan tidak cukup hanya mengandalkan kinerja ekonomi yang berjalan saat ini, tetapi membutuhkan akselerasi pada sejumlah sektor utama.

Menurut dia, investasi menjadi salah satu faktor yang perlu didorong lebih tinggi. Pertumbuhan investasi diharapkan dapat melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan diarahkan ke proyek yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Investasi perlu tumbuh lebih cepat daripada PDB dan diarahkan pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi dengan memanfaatkan rantai nilai di dalam negeri,” ujar Airlangga.

Selain investasi, pemerintah menempatkan produktivitas sumber daya manusia dan ekspor bernilai tambah sebagai bagian dari strategi untuk mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi.

Efisiensi logistik juga dinilai penting agar peningkatan ekspor dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Upaya tersebut dilakukan ketika perekonomian global masih menghadapi sejumlah ketidakpastian. Airlangga menyebut konflik geopolitik, dinamika di Selat Hormuz, serta perang dagang masih menjadi tantangan yang dapat memengaruhi perdagangan dan investasi.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menyatakan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga. Pendapatan negara disebut tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara tumbuh 18,2%. Defisit anggaran berada di level 0,91% terhadap PDB.

Untuk mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi, pemerintah menyiapkan sejumlah sumber pertumbuhan baru. Airlangga menyebut terdapat enam mesin pertumbuhan yang terus diperkuat, mulai dari hilirisasi hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Mesin pertumbuhan pertama adalah hilirisasi dan upstreaming. Pemerintah mencatat telah terdapat 26 proyek groundbreaking yang masuk dalam agenda tersebut.

Kedua, pemerintah mendorong swasembada energi. Salah satu kebijakan yang disebut Airlangga adalah implementasi B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Ketiga, pemerintah mengembangkan ekosistem bulion dan bank emas. Dalam pemaparannya, Airlangga menyebut ekosistem tersebut telah mengelola sekitar 179 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun.

Baca Juga: Emas Bawah Bantal Capai 1.800 Ton, Airlangga Bidik 20 Persen Masuk Bullion Bank

Keempat, pemerintah memperkuat tata kelola devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.

Kelima, pemerintah mendorong digitalisasi, pengembangan semikonduktor dan artificial intelligence (AI). Keenam, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Keenam sektor tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pertumbuhan sehingga perekonomian tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang utama.

Selain investasi dan sektor industri, pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk memperkuat produktivitas tenaga kerja dan akses pembiayaan.

Pemerintah mendorong program magang bagi 150 ribu lulusan. Sementara itu, target program vokasional disebut akan ditingkatkan hingga mencapai 250 ribu.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah terus memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan pembiayaan juga diarahkan kepada pelaku usaha perempuan melalui penurunan bunga PNM dari 18% menjadi 8% untuk pembiayaan Rp0 hingga Rp15 juta melalui PNM Mekaar.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas usaha masyarakat.

Pemerintah juga berupaya memperbesar kontribusi perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi melalui diplomasi ekonomi.

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini telah memiliki 25 perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi. Selain itu, terdapat 13 perjanjian perdagangan yang masih berada dalam proses perundingan.

Pemerintah juga melanjutkan proses aksesi Indonesia menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dari 24 bab yang menjadi bagian dari proses tersebut, Indonesia telah menyampaikan laporan untuk 20 bab dengan progres sekitar 75%.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses pasar sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok dan perdagangan global.

Ambisi pertumbuhan tidak berhenti pada target mendekati 6% pada akhir 2026. Pemerintah juga memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027.

Dalam rancangan kebijakan ekonomi 2027, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dan sasaran makro. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6%, inflasi 2,5%, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, serta nilai tukar Rp17.500 per dolar AS.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Pembiayaan direncanakan Rp671,2 triliun dengan defisit sekitar 2,4% terhadap PDB.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah sasaran kesejahteraan, antara lain tingkat pengangguran terbuka 4,30%-4,87%, tingkat kemiskinan 6,0%-6,5%, dan rasio gini 0,362-0,367.

Airlangga menegaskan pencapaian target pertumbuhan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, investor dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kita harus bekerja bersama-sama, sehingga dengan bekerja bersama-sama ini apa yang kita capai betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh stakeholders,” kata Airlangga.

Dia mengatakan pemerintah ingin menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif.

“Dengan fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan fiskal yang prudent, kebersamaan antara Pemerintah dan dunia usaha, kami ingin mendorong bahwa ke depan kita bisa menjaga ketahanan perekonomian dan juga mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif,” ujarnya.

Bagi pemerintah, target 6% dengan demikian bukan hanya persoalan mempertahankan laju pertumbuhan 5,45% yang sudah dicapai pada semester I-2026.

Pemerintah masih perlu memastikan investasi bergerak lebih cepat, produktivitas meningkat, ekspor bernilai tambah berkembang, serta sejumlah mesin pertumbuhan baru mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Kalau kita memang ingin negara kita ini maju dan sejahtera, kita harus tumbuh lebih tinggi,” pungkas Airlangga.