Jakarta (ANTARA) -  Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut Malaysia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan buah kelapa dari Indonesia, dengan sekitar 80 persen kebutuhan negara tersebut dipenuhi dari Indonesia.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Agus Rosyid mengatakan tingginya ketergantungan Malaysia terhadap pasokan kelapa Indonesia menjadi peluang untuk memperkuat pengembangan industri kelapa nasional, terutama melalui hilirisasi.

"Malaysia itu hampir 80 persen kebutuhan kelapanya dipenuhi dari Indonesia. Bahkan, dua tahun lalu ketika mereka mengalami kekurangan bahan baku, mereka sempat datang ke kementerian meminta agar tidak ada larangan ekspor kelapa karena khawatir kebutuhan industrinya tidak terpenuhi," ujarnya dalam diskusi pengembangan hilirisasi kelapa di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tingginya permintaan pasar regional maupun global menunjukkan adanya peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa.

Produk turunan kelapa yang memiliki prospek pasar antara lain santan, coconut milk, minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO), hingga berbagai produk olahan lainnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong agar ekspor kelapa tidak lagi didominasi dalam bentuk bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai tambah, sehingga manfaat ekonomi dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri.

Berdasarkan data International Coconut Community (ICC) dan Kementan pada 2023, Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar kedua dunia setelah Filipina.

Produksi kelapa nasional mencapai 2,87 juta ton setara kopra dengan luas areal perkebunan sekitar 3,34 juta hektare atau sekitar 24 persen dari produksi kelapa dunia.

Sementara itu, Filipina berada di posisi pertama dengan produksi sekitar 3,18 juta ton setara kopra atau 27 persen produksi dunia dari luas lahan sekitar 3,6 juta hektare.

Agus menyampaikan sebagian besar perkebunan kelapa Indonesia merupakan perkebunan rakyat.

Sekitar 98 persen kebun kelapa dikelola oleh petani dengan jumlah mencapai sekitar 5,5 juta orang.

Berdasarkan data ICC dan Kementan, dari total luas perkebunan kelapa nasional, sekitar 2,55 juta hektare atau 76,5 persen merupakan tanaman menghasilkan.

Potensi nilai tambah kelapa juga masih besar melalui pemanfaatan seluruh bagian tanaman, mulai dari sabut, tempurung, daging, hingga air kelapa, dengan potensi nilai tambah mencapai 6,55 miliar dolar AS.

Adapun berdasarkan data ICC, nilai ekspor produk kelapa Indonesia pada 2022 mencapai sekitar 2,11 miliar dolar AS.

Namun, Kementan mencatat luas areal dan produksi kelapa nasional mengalami tren penurunan akibat sejumlah faktor, seperti alih fungsi lahan ke komoditas lain, serangan hama, serta harga kelapa yang belum stabil di tingkat petani.

"Ketika harga kelapa rendah cukup lama, petani akhirnya melirik komoditas lain yang dianggap lebih menjanjikan seperti sawit karena harganya lebih stabil," ucap Agus.

Selain itu, produktivitas kelapa nasional masih belum optimal. Saat ini, produktivitas rata-rata kelapa nasional masih sekitar 1,1 ton per hektare, masih di bawah potensi optimal yang dapat mencapai 3,5 hingga 5 ton per hektare.

Untuk meningkatkan daya saing komoditas tersebut, pemerintah menyiapkan program hilirisasi kelapa melalui pengembangan kawasan seluas 151.554 hektare pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp427 miliar.

Program tersebut akan tersebar di 28 provinsi dan mencakup pengembangan kawasan produksi, penyediaan benih unggul, peningkatan produktivitas, serta penguatan rantai pasok.

Kementan menargetkan program hilirisasi itu dapat meningkatkan nilai tambah kelapa sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Baca juga: Kementan targetkan 151.554 hektare kawasan hilirisasi kelapa pada 2026

Baca juga: Kementan gandeng Danantara bangun industri hilir kelapa terpadu

Baca juga: Mentan perluas potensi ekspor kelapa dan CPO ke Lebanon

Pewarta: Shofi Ayudiana
Uploader : Ariyadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.