Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak ada lagi rapat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menekankan transparansi untuk perbaikan tata kelola program prioritas nasional tersebut.

"Tadi saya bilang juga, kalau orang itu misalnya bisik-bisik, rapat-rapat rahasia, empat mata, ya sudah lah, kita terang-terangan saja. Indonesia cerah, tidak perlu gelap-gelap. Kalau yang gelap-gelap itu biasanya mencurigakan, saya kira itu," katanya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan pentingnya prinsip bekerja untuk masyarakat dan menggunakan akal sehat dalam menjalankan Program MBG, baik kepada internal pegawai BGN, mitra, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga seluruh masyarakat.

Sudaryono juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat untuk menyebarkan berita-berita kebenaran tentang Program MBG dan bersama menangkal hoaks demi mencapai tujuan utama program untuk kualitas gizi masyarakat yang lebih baik.

"Orang itu kemudian mudah sekali membuat sensasi dengan tema MBG, jadi viral, mungkin jadi bangga. Namun, maksud saya se-viral apapun enggak ada masalah, tetapi saya ingin itu kemudian diberitakan atau diunggah kebenaran, kalau ada pelanggaran, pelanggaran itu memang ada kebenaran jangan sampai kita kemudian ada hoaks, ada fitnah," tuturnya.

Fakta tersebut disampaikan untuk menegaskan tidak ada konflik kepentingan dirinya dan keluarganya dalam pelaksanaan Program MBG. Pasalnya, Sudaryono berikrar untuk tidak menoleransi sama sekali segala praktik korupsi, hengki pengki, dan copet-copetan di lingkungan BGN dan terkait dengan pelaksanaan MBG.

"Gak ada, gak ada, gak ada, dan saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur (MBG, red.), tidak ada keluarga saya yang punya dapur, dan punya SPPG," kata Sudaryono.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan MBG merupakan program prioritas dengan anggaran yang besar dan cakupannya nasional. Alhasil, pelaksanaannya harus dijalankan dengan transparan serta akuntabel, dan setiap kebijakannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.