Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 untuk memetakan potensi ekonomi biru di kawasan transmigrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pesisir.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan hasil pemetaan yang dilakukan peserta TEP diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan potensi kelautan dan perikanan sesuai karakteristik setiap daerah sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Kami mengharapkan Tim Ekspedisi Patriot dapat memberikan masukan-masukan positif bagi KKP, sekaligus memetakan potensi-potensi di daerah sehingga pembangunan ekonomi biru dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan warga pesisir," kata Didit dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pengembangan ekonomi biru menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui modernisasi sektor perikanan, penguatan rantai dingin (cold chain), serta peningkatan nilai tambah komoditas perikanan agar lebih berdaya saing di pasar ekspor.

Didit menjelaskan bahwa KKP mengembangkan sektor budidaya dengan menargetkan pembangunan sekitar 40 ribu titik budidaya hingga 2029 untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan penangkapan ikan dan budidaya sehingga pemanfaatan sumber daya laut tetap berkelanjutan.

"Kita budidaya tematik lebih kurang 40 ribu. Dari 40 ribu ini, justru nanti yang namanya aquaculture, aquafarming, itu kita lakukan peningkatan ke depan. Sehingga terjadi balancing antara penangkapan dan budidaya. Budidaya makin meningkat, penangkapan makin berkurang," ujar Didit.

Selain itu, lanjut dia, KKP telah membangun Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), termasuk sekitar 200 titik di Papua.

Secara nasional pemerintah menargetkan pembangunan 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Program Tim Ekspedisi Patriot 2026 sendiri melibatkan 1.476 peserta dari 10 perguruan tinggi yang diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

Program tersebut diarahkan menghasilkan rekomendasi berbasis riset untuk mempercepat transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah mengalokasikan Rp226 miliar atau sekitar 35 persen dari anggaran Kementerian Transmigrasi 2026 untuk program Transmigrasi Patriot.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung riset, pendampingan masyarakat, dan penerapan inovasi di kawasan transmigrasi, sedangkan sekitar 65 persen anggaran kementerian dialokasikan untuk revitalisasi kawasan, termasuk penyelesaian persoalan lahan serta perbaikan akses jalan dan kelistrikan.

Lebih lanjut, Didit meminta peserta TEP turut mengidentifikasi potensi dan tantangan pembangunan kawasan pesisir, termasuk melalui penerapan konservasi, penguatan sistem ketertelusuran (traceability), modernisasi armada perikanan, serta pengaturan kuota dan waktu penangkapan ikan.

Ia menambahkan KKP juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi nelayan serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi agar inovasi dan hasil riset dapat mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Kami ingin seluruh program ini berjalan secara berkelanjutan, dapat dirasakan manfaatnya, dan diterima masyarakat. Dengan dukungan Tim Ekspedisi Patriot, kami optimistis pembangunan ekonomi biru dapat semakin memperkuat kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia," ucap Didit.

Pewarta: Aria Ananda
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.