Kamis, 6 Agustus 2026 - 15:43 WIB

Jakarta, VIVA - Pembangunan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat diwujudkan hanya melalui peran pemerintah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan berjalan inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga

Hal itu disampaikan Rachmat saat memberikan keynote speech dalam Bangun Bangsa Conference 2026 bertema Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, tidak ada negara yang mampu tumbuh dan maju tanpa dukungan sektor swasta. Karena itu, kepedulian dunia usaha terhadap pembangunan menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga

"Kalau dunia usaha punya kepedulian terhadap bangsa ini, kalau dunia usaha memprakarsai untuk membangun bangsanya, maka ini adalah tanda-tanda bahwa kita akan tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan," ujar Rachmat.

Ia menilai semangat Bangun Bangsa Conference sejalan dengan konsep pembangunan yang diusung Bappenas, yakni people-centered development dengan prinsip no one left behind. Menurutnya, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kualitas sumber daya manusia terus meningkat sejak dini hingga sepanjang hayat.

Baca Juga

Ekonomi Hijau Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

Rachmat menegaskan ekonomi hijau kini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang telah masuk dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah. Menurutnya, ekonomi hijau bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan menjadi strategi Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi dunia, dan gangguan rantai pasok global.

Ia menilai Indonesia harus meninggalkan pola pembangunan yang hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan beralih pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling mengorbankan, melainkan dua pilar yang saling memperkuat," katanya.

Rachmat mengatakan agenda ekonomi hijau telah menjadi bagian dari RPJPN, RPJM, hingga RKP untuk mendukung target Indonesia Emas 2045. Pemerintah juga menargetkan pencapaian Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, sekaligus memperkuat swasembada pangan, energi, air, ekonomi digital, ekonomi syariah, dan ekonomi biru.

Halaman Selanjutnya

Selain mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen secara berkelanjutan, transisi menuju ekonomi hijau diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari lima juta lapangan kerja hijau pada 2029. Menurut Rachmat, target tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat dilibatkan sebagai pelaku utama pembangunan.