Hulu Sungai Tengah Kalsel (ANTARA) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi kelautan dan perikanan mendorong penguatan budidaya "iwak haruan" (ikan gabus) di provinsinya.

Wakil Ketua Komisi II H Suripno Sumas menyatakan dorongan tersebut ketika dikonfirmasi, Jumat, sesudah kunjungan kerja dalam daerah Kalsel ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). 

Dalam kunjungan ke "Bumi Murakata" HST, Kamis (30/7/2026), rombongan Komisi II melakukan monitoring meninjau Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mufakat di Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas Selatan yang membudidayakan iwak haruan. 

Kunjungan rombongan Komisi II yang dipimpin Wakil Ketuanya H Suripno Sumas tersebut melihat secara langsung perkembangan budidaya iwak haruan sekaligus menyerap aspirasi para pembudidaya terkait berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan.

Menyertai peninjauan rombongan Komisi II tersebut,  jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel, serta turut hadir anggota DPRD provinsi setempat dari daerah pemilihan IV antara lain Habib Musa Assegaf dan Yudistira Bayu Budjang turut memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor perikanan budidaya di daerah tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Suripno Sumas mengapresiasi semangat para pembudidaya iwak haruan yang terus mengembangkan usahanya. 

Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu, iwak haruan salah satu komoditas unggulan provinsi setempat yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah.

“Kami sangat antusias untuk mengembangkan budidaya haruan yang menjadi salah satu ikon perikanan Kalsel. Saat ini sudah tersedia bibit yang telah dibantu DKP Kalsel dan masyarakat juga telah melakukan pembudidayaan dengan berbagai metode, baik menggunakan kolam yang dibuat secara khusus maupun di lahan terbuka,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode itu, hasil dialog bersama para pembudidaya mengungkapkan sejumlah kendala yang masih mereka hadapi, terutama pada saat musim kemarau. 

Ketua Pokdakan Desa Jamil, HST Abrori menyampaikan bahwa permasalahan utama yang mereka hadapi adalah keterbatasan ketersediaan air yang berdampak terhadap keberlangsungan budidaya ikan haruan. 

Selain itu, para pembudidaya juga menghadapi kendala pada ketersediaan pakan, sistem kolam pembesaran, keterbatasan fasilitas pembenihan, hingga kebutuhan sumur bor sebagai sumber air alternatif.

Menanggapi hal tersebut, Suripno Sumas menegaskan, bahwa aspirasi masyarakat telah menjadi perhatian dan pekerjaan rumah bagi Komisi II DPRD Kalsel. Pihaknya akan memperjuangkan pengadaan dua unit sumur bor untuk Pokdakan di Desa Mahang Baru dan Desa Jamil guna mengatasi persoalan kekurangan air yang kerap terjadi saat musim kemarau.

“Kekurangan air menjadi persoalan mendasar karena air merupakan media utama dalam budidaya ikan. Aspirasi ini sudah kami tampung dan menjadi pekerjaan rumah Komisi II untuk memperjuangkannya. Kami juga mengusulkan penambahan fasilitas tempat pembenihan dan pemeliharaan yang lebih luas beserta sarana pendukungnya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Ia berharap, usulan tersebut dapat masuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD-P) Kalsel Tahun Anggaran 2026. Namun, apabila belum memungkinkan, pihaknya akan terus mengupayakan agar dapat masuk dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2027 maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2027.

“Kedatangan kami ke lapangan bukan sekadar melihat kondisi, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Kami akan membawa dan memperjuangkan aspirasi ini di Komisi II maupun Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat direalisasikan,” tegas Suripno. 
 

Rombongan Komisi II DPRD Kalsel dipimipin Wakil Ketuanya H Suripno Sumas saat meninju pembudidayaan harian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kamis (30/7/2026). (ANTARA/HO Humas Setwan Kalsel)


Sementara itu, Kepala DKP Kalsel Rusdi Hartono mengungkapkan, pihaknya telah memberikan bantuan berupa bibit ikan haruan sebanyak 1.000 ekor untuk setiap kampung penerima bantuan serta jaring apung guna mendukung pengembangan budidaya ikan haruan.

“Alhamdulillah, dengan dukungan Komisi II DPRD Kalsel, sebelumnya kami telah memberikan bantuan berupa bibit ikan haruan dan jaring apung. Mudah-mudahan bantuan tersebut dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik sehingga berhasil meningkatkan produksi masyarakat. Kendala utama memang terletak pada ketersediaan air, sehingga kami berharap usulan pembangunan sumur bor dapat direalisasikan,” ungkapnya.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPRD Kalsel berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat terus terjalin guna mendorong pengembangan budidaya ikan haruan di HST sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Mahdani

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.