Korupsi diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di BNPB.

Rep: Rizky Suryarandika,Rizky Suryarandika,Rizky Suryarandika,/ Red: Teguh Firmansyah

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo saat diwawancara soal OTT BNPB di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026), malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAKARTA -- Korupsi terjadi di tengah bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Badan yang seharusnya fokus menangani kebencanaan kini terjerat rasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa.

Untuk emas, Budi mengatakan KPK menyita beberapa logam mulia tersebut dalam bentuk batangan. “Beberapa dalam bentuk emas batangan, dan beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih diproses tim,” katanya.

Di sisi lain, dia mengatakan KPK pada Selasa malam diagendakan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum dari belasan orang yang terjaring OTT tersebut. "(Selasa) malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini," ujarnya.

Korupsi diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan itu, termasuk Sestama BNPB.

Ketika ditanya apakah OTT tersebut terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ataupun penanganan bencana alam lainnya, Budi mengatakan bahwa hal tersebut akan disampaikan dalam konferensi pers.

"Pengadaan barang dan jasa tersebut untuk bencana apa? Itu nanti kami akan sampaikan detailnya saat konferensi pers," katanya.