Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur terus berupaya memperluas cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja di wilayah itu, khususnya pekerja informal dan rentan.

Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto mengatakan upaya tersebut membutuhkan penguatan koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), lintas instansi, keterlibatan pihak swasta, termasuk memastikan pekerja yang terlibat dalam proyek pemerintah mendapatkan perlindungan.

"Pemkab Madiun bersama BPJS Ketenagakerjaan terus mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) 2026 guna memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif bagi seluruh pekerja di Kabupaten Madiun," ujarnya dalam kegiatan rakor perluasan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Madiun, Senin.

Dia menjelaskan program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai tenaga kerja yang rawan mengalami kecelakaan kerja selama menjalankan tugas pekerjaan.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Madiun, hingga Oktober 2026, jumlah peserta aktif perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan dari 92.429 peserta pada Juni menjadi sekarang 99.224 pekerja, dengan capaian sebesar 68,4 persen.

Guna menuntaskan target kepesertaan, Pemkab Madiun memperkuat regulasi sektor jasa konstruksi, mengoptimalkan dana program tanggung jawab sosial perusahaan, serta meluncurkan gerakan Silat Asih Madiun, yakni satu ASN melindungi satu pekerja rentan.

Selain itu, sinergi bersama Baznas juga dilakukan, keterlibatan dunia usaha untuk membantu pembayaran premi peserta, dan komunitas diharapkan dapat mempercepat cakupan perlindungan menyeluruh sekaligus mencegah munculnya kemiskinan baru di Kabupaten Madiun akibat potensi risiko kecelakaan kerja.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madiun Sevy Renita Setyaningrum mengatakan masih cukup banyak yang perlu diperluas perlindungannya untuk mendukung target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) 2026.

Ia berharap, koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan OPD Pemkab Madiun dapat mempercepat pendataan sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di daerah setempat.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.