Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memberikan keterangan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah mahasiswa penerima program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dilaporkan tidak bisa lagi mengakses beasiswa itu karena perubahan data desil. Alhasil, sejumlah mahasiswa itu tidak bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah mendapatkan laporan terkait masalah itu. Ia menyebutkan, terdapat enam mahasiswa yang tidak bisa lagi menggunakan KJMU karena adanya perubahan data desil mereka.

"Saya juga banyak mendapatkan masukan bahwa kemarin katanya, kemarin ya saya juga akan mengecek itu, ada enam orang yang akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak mendapatkan lagi KJMU," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/8/2026).

Karena itu, Pramono mengaku telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan ulang. Pasalnya, pendidikan merupakan salah satu program yang diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

"Secara khusus saya sudah minta kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan rechecking secara langsung kepada para mahasiswa tersebut," ujar dia.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan penuh dalam menentukan penerima bantuan sosial pendidikan KJMU. Pasalnya, anggaran yang digunakan untuk program itu sepenuhnya berasal dari APBD DKI Jakarta.

"Dan untuk itu dilakukan pengecekan, karena toh beda dengan daerah lain. Untuk Jakarta, keputusan KJMU itu kan ada di kita, gitu. Berdasarkan data yang ada di hasil BPS tadi," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS), Zulkipli, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk permasalahan tersebut. Artinya, ketika ada penerima beasiswa yang terdampak perubahan desil bisa mengurus di kementerian terkait.

"Jadi sebenarnya ini sudah ada kerja sama untuk kita sama-sama mengecek ulang terkait dengan hal itu," kata dia.