APBD juga perlu semakin diarahkan pada belanja produktif seperti infrastruktur ekonomi, irigasi, jalan produksi, pasar, pelabuhan, kawasan industri, infrastruktur digital, pendidikan vokasi, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif. BUMD pun perlu

Mataram (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak cukup dinilai dari tingginya pertumbuhan PDRB, tetapi harus dilihat dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. 

Paradoks ekonomi NTB pada dasarnya merupakan persoalan kualitas pertumbuhan, struktur ekonomi, distribusi nilai tambah, serta lemahnya keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan ekonomi masyarakat lokal. 

Karena itu, arah pembangunan perlu bergeser dari sekadar growth-oriented development menuju inclusive, distributive, productive, and sustainable growth.

Salah satu agenda utama adalah memutus karakter enclave economy pada sektor pertambangan. Pertambangan harus ditempatkan sebagai lokomotif yang menarik aktivitas ekonomi lokal melalui peningkatan local procurement, pengembangan pemasok lokal, pemberdayaan UMKM, koperasi, petani, nelayan, serta perusahaan jasa daerah. 

Perusahaan tambang perlu didorong untuk membangun vendor development program dan industri pendukung seperti transportasi, konstruksi, katering, pemeliharaan alat, teknologi informasi, dan jasa lingkungan. 

Dengan demikian, manfaat pertambangan tidak berhenti pada peningkatan PDRB, tetapi berkembang menjadi ekosistem ekonomi lokal.

Perlunya Rantai Nilai Lokal

Pada saat yang sama, NTB perlu membangun rantai nilai lokal yang menghubungkan sektor dengan modal besar dan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, pangan, industri kreatif, logistik, dan ekonomi digital harus dihubungkan dengan pasar hotel, restoran, supermarket, industri, perusahaan tambang, pemerintah, dan eksportir. 

Pemetaan rantai nilai dari produksi hingga pemasaran diperlukan untuk menemukan titik kebocoran ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah yang tinggal di daerah.

Pariwisata juga perlu ditransformasikan dari ekonomi berbasis event menjadi ekonomi sepanjang tahun. Diversifikasi ke dalam sport tourism, marine tourism, ecotourism, cultural tourism, wellness tourism, halal tourism, culinary tourism, 

adventure tourism, dan MICE harus disertai pengembangan destinasi di luar kawasan utama Lombok serta konektivitas Lombok–Sumbawa. Hotel dan restoran harus didorong menjadi pasar utama produk lokal melalui skema NTB Local Food for Tourism, aggregator pemasok, cold chain, koperasi pemasok, kontrak pembelian, dan standardisasi produk. Dengan demikian, peningkatan wisatawan secara otomatis menciptakan permintaan bagi petani, nelayan, peternak, dan UMKM NTB.

Sektor pertanian, perikanan, dan peternakan harus menjadi fondasi pemerataan ekonomi karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. 

Hilirisasi menjadi kebutuhan penting agar NTB tidak terus menjual bahan mentah, tetapi menghasilkan produk olahan bernilai tambah melalui processing center, mekanisasi, pertanian presisi, smart farming, penguatan irigasi, pembiayaan, asuransi, serta contract farming. 

Bersamaan dengan itu, industrialisasi berbasis sumber daya lokal perlu diarahkan pada industri pangan, hasil laut, peternakan, rumput laut, kosmetik, herbal, kerajinan, furnitur, tekstil, industri halal, dan ekonomi kreatif yang lebih mampu menciptakan lapangan kerja.

Koridor Ekonomi Lombok – Sumbawa.
Transformasi tersebut membutuhkan pembangunan koridor ekonomi Lombok–Sumbawa agar pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. 

Lombok dapat diperkuat sebagai pusat pariwisata, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan logistik; sementara Sumbawa dan Sumbawa Barat dikembangkan melalui pertanian, peternakan, pertambangan, industri pengolahan, dan perikanan. 

Bima dan Dompu dapat diarahkan pada pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan antarwilayah. Seluruh kawasan harus ditopang oleh konektivitas jalan, pelabuhan, listrik, internet, pergudangan, dan cold chain.

Dari sisi ekonomi rakyat, persoalan akses pasar harus diatasi bersamaan dengan persoalan modal kerja. 

UMKM yang telah memiliki permintaan pasar tidak boleh gagal menjadi pemasok hanya karena keterbatasan modal akibat termin pembayaran yang panjang. Karena itu, perlu dikembangkan invoice financing, supply-chain financing, credit guarantee, KUR, pembiayaan usaha tani dan nelayan, serta blended financing antara APBD, perbankan, dan dunia usaha. Digitalisasi juga harus diarahkan pada marketplace, digital procurement, business matching, pelacakan rantai pasok, informasi harga, pembayaran, dan akses pembiayaan.

Kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal menjadi pengungkit berikutnya. 

Pertumbuhan investasi harus diikuti oleh skills mapping, penguatan SMK dan BLK, sertifikasi kompetensi, reskilling, upskilling, serta pelatihan yang dipimpin oleh kebutuhan industri. 

APBD juga perlu semakin diarahkan pada belanja produktif seperti infrastruktur ekonomi, irigasi, jalan produksi, pasar, pelabuhan, kawasan industri, infrastruktur digital, pendidikan vokasi, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif. BUMD pun perlu ditransformasi menjadi institusi pembangunan ekonomi yang mampu berperan sebagai agregator, off-taker, distributor, pengelola logistik, cold chain, dan infrastruktur ekonomi daerah.

Perlunya Strategi Transformasi dan Hilirisasi

Pada akhirnya, penyelesaian paradoks ekonomi NTB membutuhkan satu strategi transformasi regional yang terintegrasi, bukan program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. 

Keberhasilan pembangunan harus diukur tidak hanya melalui pertumbuhan PDRB, tetapi juga melalui pendapatan riil masyarakat, penyerapan tenaga kerja, upah, kemiskinan, ketimpangan, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok, local procurement, nilai tambah lokal, dan multiplier effect investasi. 

Lima mesin pertumbuhan—pertambangan dan hilirisasi, pariwisata, pertanian–perikanan–peternakan, industri pengolahan, serta UMKM dan ekonomi rakyat—harus dihubungkan melalui infrastruktur, pembiayaan, SDM, teknologi, rantai pasok, kebijakan fiskal, dan tata kelola. 

Intinya, transformasi NTB harus mengubah alur investasi → produksi → local procurement → UMKM → tenaga kerja lokal → pendapatan rumah tangga → konsumsi → produksi lokal → multiplier effect → kesejahteraan. Dengan paradigma tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak lagi sekadar meningkatkan angka PDRB, tetapi benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

Urgensi Dari Triple Agenda

Pada titik inilah gagasan mengatasi paradoks pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan Triple Agenda NTB Makmur Mendunia yang menjadi prioritas pemerintahan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Damayanti, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata mendunia. 

Agenda pengentasan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan, memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memastikan masyarakat lokal masuk 

dalam rantai nilai ekonomi. Agenda ketahanan pangan membutuhkan hilirisasi pertanian, penguatan produksi dan produktivitas, industri pengolahan, serta integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir. 

Sementara agenda pariwisata mendunia membutuhkan pariwisata berkualitas yang tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga menggerakkan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan desa wisata. 

Dengan demikian, Triple Agenda sesungguhnya bukan tiga agenda yang berdiri sendiri, melainkan tiga pintu masuk untuk memecahkan paradoks ekonomi NTB: kemiskinan diturunkan melalui pertumbuhan yang inklusif, ketahanan pangan dibangun melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah, sedangkan pariwisata dikembangkan sebagai mesin permintaan bagi ekonomi lokal.

COPYRIGHT © ANTARA 2026