Jakarta (ANTARA) - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai strategi fiskal pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mulai bergeser dari ekspansi program menuju optimalisasi dan efektivitas belanja.

Fixed Income Analyst Mirae Asset Jessica Tasijawa mengatakan, tantangan fiskal pada 2027 tidak lagi terletak pada peningkatan kapasitas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Tahun 2027 bukan lagi soal meningkatkan belanja, tetapi bagaimana setiap rupiah dapat bekerja lebih keras untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi," ujar Jessica dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, perubahan strategi itu tercermin dari proyeksi pertumbuhan anggaran 10 kementerian/lembaga (K/L) terbesar yang diperkirakan berbalik menjadi kontraksi 1,4 persen pada 2027, setelah tumbuh 38,5 persen pada 2026.

Selain itu, belanja pegawai diperkirakan turun 34,8 persen pada 2027. Kondisi ini menunjukkan adanya pengetatan dan penajaman alokasi anggaran di tengah upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sendiri menargetkan defisit fiskal pada 2027 menyempit menjadi Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Target tersebut sejalan dengan proyeksi pendapatan negara yang mencapai Rp3.426 triliun atau tumbuh 8,6 persen secara tahunan, sementara belanja negara diproyeksikan sebesar Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 6,6 persen.

Di tengah ruang fiskal yang lebih terukur, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.

Mirae Asset memandang pencapaian target tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengarahkan belanja kepada program yang memiliki multiplier ekonomi lebih tinggi.

Salah satu ruang efisiensi berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2027 diproyeksikan turun 10,4 persen menjadi Rp240,2 triliun.

"Anggaran BGN pada 2027 turun 10,4 persen menjadi Rp240,2 triliun, sementara Mirae Asset memperkirakan realisasi MBG pada 2026 sekitar Rp168-192 triliun," jelas Jessica.

Dengan adanya efisiensi tersebut, pemerintah dinilai memiliki ruang untuk melakukan realokasi anggaran ke transfer daerah maupun program lain yang memberikan dampak ekonomi lebih besar.

Dari sisi penerimaan, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.908 triliun. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) diproyeksikan tumbuh 9,9 persen, sedangkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) ditargetkan tumbuh 13,4 persen.

Baca juga: Pengamat dorong evaluasi APBN fokus pada efektivitas belanja negara

Baca juga: Banggar DPR: Kebijakan fiskal pada 2027 jaga keberlanjutan APBN

Jessica menilai optimalisasi Coretax, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan aktivitas ekonomi domestik akan menjadi sumber utama pertumbuhan penerimaan.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan tidak terlalu bergantung pada penerimaan dari windfall komoditas. Sementara dari sisi pembiayaan, kebutuhan refinancing pemerintah masih cukup besar dengan jatuh tempo surat berharga negara (SBN) sekitar Rp878 triliun.

Namun, arus dana dari perusahaan asuransi dan dana pensiun yang diperkirakan mencapai Rp143 triliun dapat menjadi penyangga imbal hasil SBN di tengah potensi tambahan pasokan obligasi pemerintah.

Dia memperkirakan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun pada 2027 berada di kisaran 7,2 - 7,5 persen. Ruang penurunan yield dinilai masih terbatas akibat kebutuhan penerbitan SBN yang besar serta risiko nilai tukar rupiah dan geopolitik.

Meski demikian, apabila stabilitas rupiah memberikan ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali menurunkan suku bunga, yield SBN tenor 10 tahun berpotensi turun ke kisaran 6,6 - 6,9 persen.

"Cerita pasar 2027 akan bertumpu pada efektivitas fiskal dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas Rupiah serta kebijakan Bank Indonesia dalam menentukan arah kebijakannya," ujar Jessica.

Baca juga: Ekonom: Defisit fiskal tantangan utama Indonesia saat gejolak global

Baca juga: NEXT Indonesia nilai tantangan fiskal pada daya ungkit APBN ke ekonomi

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.