MPR dorong kolaborasi atasi dampak keterbatasan anggaran Perpusnas

Selasa, 21 Juli 2026 10:16 WIB

Arsip foto - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan sambutan pada acara pelatihan tata rias yang diselenggarakan dalam rangka sosialisasi empat pilar kebangsaan di Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2026). ANTARA/HO-MPR RI/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong kolaborasi multipihak untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai bagian upaya konsisten meningkatkan literasi nasional.

"Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam program peningkatan literasi masyarakat.

Selain itu, kolaborasi yang terjalin harus diperkuat dengan aksi nyata. Terlebih, data terbaru Perpusnas menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 masih berada di angka 40,6 atau dalam kategori rendah.

Maka dari itu, sejumlah langkah konkret harus segera dilakukan seperti peningkatan peran daerah dalam mendorong budaya baca dan literasi serta penguatan kolaborasi multipihak yang melibatkan dunia usaha, pegiat literasi, dan komunitas.

"Salah satu problem utama literasi bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi masih rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Butuh kreativitas bersama untuk menjangkau hingga pelosok, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di daerah,” ucapnya.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu juga mendorong kebijakan fiskal yang ramah buku, di antaranya dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku dan pajak kertas sebagai bahan baku buku.

"Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang,” ucapnya.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR, Kamis (16/7), Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengatakan bahwa dengan pagu anggaran 2026 yang senilai Rp377,9 miliar, program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca yang selama ini berjalan sukses terpaksa dihentikan total.

Jumlah tersebut lebih rendah dari tahun 2025 ketika Perpusnas mendapatkan alokasi anggaran Rp721,6 miliar.