Jumat, 16 Oktober 2026 - 22:30 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), melalui pemantauan kesiapan koperasi dan penguatan koordinasi di berbagai daerah.

Baca Juga

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menekankan, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memastikan koperasi dapat segera beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi desa.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Karenanya, dalam rapat koordinasi KDKMP di kantornya pada Rabu kemarin, (14/10/2026), Zulhas pun menyoroti soal percepatan pasokan barang subsidi bantuan pemerintah, pemantauan serentak 10.070 titik KDKMP, serta pembentukan posko pemantauan untuk memastikan kesiapan operasional koperasi.

Baca Juga

Dia menegaskan bahwa pemantauan langsung memang sangat diperlukan, guna memastikan ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional di lapangan.

“Saya dan Direktur Utama Agrinas ini dapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan monitoring secara serentak," kata Zulhas dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Baca Juga

"Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas, untuk melakukan kunjungan selama 8 hari kedepan. Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” ujarnya.

Merespons arahan tersebut, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) pun turut membantu melakukan pemantauan kesiapan koperasi dan penguatan koordinasi di daerah. Bahkan, dalam pemantauan di Jakarta serta Jombang dan Kediri, Jawa Timur, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Denaldy Mulino Mauna, juga turut serta di dalamnya.

Ketiga wilayah itu termasuk ke dalam 10.070 titik KDKMP yang menjadi sasaran pemantauan. Dimana seluruhnya tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pemantauan difokuskan pada ketersediaan pasokan barang-barang subsidi pemerintah seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk, guna mendukung kegiatan usaha koperasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB mencatat, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.

Halaman Selanjutnya

Pemerintah juga menyiapkan posko pemantauan yang dikoordinasikan Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, dengan melibatkan kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara.