Kabupaten Kepahiang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 1.800 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah tersebut telah terhapus atau dikeluarkan dari pendataan penerima bantuan sosial karena beragam kendala, termasuk tersangkut judi online.

Hal tersebut diketahui seiring proses pencairan bantuan sosial tahap ketiga periode Juli hingga September 2026.

"Memang ada yang dicoret, dengan berbagai alasan. Terbanyak lantaran ada perubahan desil dan judi daring," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, Helmi Johan di Kepahiang, Senin.

Untuk KPM yang dicoret dari kepesertaan penerima Bansos, dengan berbagai latar belakang seperti akun yang digunakan terindikasi terkait dengan judi online atau daring, hingga terdata pada peningkatan atau perubahan desil. 

Ia menyebut, data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk desil yang menjadi salah satu dasar dalam pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan data tersebut telah membagi populasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi ke dalam 10 kelompok yang sama besar. 

Seperti desil sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, hingga desil 10 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. "Status desil ini tengah menjadi perhatian masyarakat, terutama karena berkaitan dengan data penerima berbagai bantuan sosial pemerintah," terang dia.

Di sisi lain, Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang akan mengakomodir keluhan masyarakat yang keluar dari penerima bantuan sosial tersebut dan jika warga merasa masih layak sebagai penerima Bansos, dapat langsung melayangkan laporan ke pemerintah desa. 

"Kita juga akan melakukan pengecekan. Kalau memang layak, akan kita usulkan. Jika pun tidak, pastinya petugas lanjutnya akan melakukan pengajuan atau verifikasi ulang. Disampaikan, perubahan data desil kesejahteraan saat ini memang berdampak langsung pada status KPM," kata Helmi.

Ia mengatakan, pemutakhiran data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis desil, memegang peranan krusial dalam menentukan kelayakan penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Adanya pergeseran atau kenaikan status desil KPM, terjadi karena adanya peningkatan taraf hidup, perbaikan aset keluarga, atau adanya anggota keluarga yang sudah bekerja. Untuk itu, Dinsos Kepahiang terus berupaya melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala agar penyaluran bansos tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

"Sistem baru ini, data bansos bukan sekadar pengurangan kuota tetapi bentuk penyesuaian agar bantuan negara benar-benar adil dan tepat sasaran," ujar dia.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor : Anom Prihantoro

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.