Pemkab Lombok Utara meluncurkan lima inovasi tata kelola

Lombok Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, meluncurkan lima proyek perubahan hasil inovasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri di Lombok Utara, Rabu, mengatakan peluncuran lima proyek perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Program ini menjadi langkah strategis daerah dalam mengakselerasi kualitas pelayanan publik,” kata Kusmalahadi.

Lima proyek perubahan yang diluncurkan meliputi SINTESA dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), AKSI BUMDes Lombok Utara dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD).

Selanjutnya, GILI TRAMENA BERSERI dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), MELBAO dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta SIAP UMKM KLU dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Lombok Utara.

“Kami berharap seluruh inovasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Kusmalahadi menilai berbagai inovasi yang lahir dari peserta pelatihan menunjukkan Lombok Utara terus melakukan perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif dan adaptif.

“Kita mengetahui bersama bahwa tantangan pembangunan semakin kompleks,” katanya.

“Desa-desa kita juga memiliki potensi yang sangat besar. Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, tentu dibutuhkan inovasi-inovasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan integrasi data antorganisasi perangkat daerah (OPD) karena data daerah saat ini masih tersebar di masing-masing perangkat daerah.

“Ke depan kami ingin data dari seluruh OPD dapat terintegrasi. Kalau memungkinkan, disatukan dalam satu data,” katanya.

Kusmalahadi mengatakan dukungan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar aplikasi dan sistem yang dibangun dapat berjalan secara optimal.

“Ini menjadi salah satu syarat agar seluruh stakeholder dapat mendukung aplikasi dan sistem yang telah dibangun sehingga benar-benar bisa berjalan,” ujarnya.

Dengan integrasi tersebut, data yang selama ini dikelola secara terpisah dapat tersaji dalam satu sistem sehingga memudahkan evaluasi dan perumusan kebijakan pemerintah daerah.

“Ini akan memberikan kemudahan bagi pemangku kebijakan. Data yang sebelumnya masih terpisah dapat kita integrasikan melalui sistem yang dibangun, sehingga pengambilan keputusan bisa menjadi lebih mudah karena didukung data yang lengkap,” katanya.