Pemkab Parigi Moutong siapkan lahan huntap korban banjir
Pemkab Parigi Moutong siapkan lahan huntap korban banjir
Jumat, 9 Oktober 2026 09:05 WIB
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase. ANTARA/Moh Ridwan
Kami sudah menyiapkan lahan dan anggaran pembebasan untuk lokasi pembangunan huntap korban bencana
Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo), Sulawesi Tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) korban banjir di Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu.
"Kami sudah menyiapkan lahan dan anggaran pembebasan untuk lokasi pembangunan huntap korban bencana," kata Bupati Parigi Moutong Erwin Burase di Parigi, Jumat.
Ia menjelaskan pemerintah setempat bertugas menyediakan lahan, sedangkan untuk pembangunan hunian melalui bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng).
Saat ini sekitar delapan kepala keluarga (KK) warga Desa Sibalago masih bertahan di tenda pengungsian karena rumah mereka hilang tersapu banjir yang melanda sejumlah desa di wilayah Toribulu pada 2024.
"Ada lahan 37X40 meter disiapkan untuk pembangunan huntap," ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong Moh Rivai menjelaskan dari peristiwa banjir November 2024 di Desa Sibalago, sekitar 20 KK rumah terdampak rusak berat dan hilang, serta pemerintah memfasilitasi huntap untuk mereka.
Dari 20 KK terdampak tiga hunian telah selesai dibangun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Parigi Moutong, sementara 17 sisanya diupayakan secepatnya dapat dilakukan pembebasan lahan dan rekonstruksi.
"Sebelumnya kami telah mengusulkan kepada BNPB untuk bantuan huntap. Saat itu pemerintah daerah (pemda) diberi waktu tiga bulan mencari lahan, karena desa tidak memiliki lahan dan tenggang waktu diberikan telah lewat makan bantuan itu tidak terealisasi," katanya.
Ia menjelaskan dalam tentang waktu dua tahun pemerintah baru menemukan lahan masyarakat untuk dibebaskan dan Pemkab Parigi Moutong telah menganggarkan untuk pembebasan lahan, sementara kegiatan konstruksi diambil alih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
"Pembebasan lahan ranah-nya di Dinas Perumahan. Terkait penanganan 17 hunian kami belum mengetahui berapa total lahan dibutuhkan, tetapi secara kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan sudah dianggarkan pemda," ucap Rivai.
Ia mengaku delapan KK yang masih bertahan di tenda pengungsian tetap menjadi tanggung jawab BPBD menyalurkan bantuan logistik, guna membantu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.
"Pak Bupati juga telah menyalurkan bantuan bahan pangan kepada warga yang masih tinggal di tenda pengungsian pada Rabu (7/10), termasuk logistik tenda dan kebutuhan mendesak lainnya," kata dia.
Pewarta : Mohamad Ridwan
Editor:
Fauzi
COPYRIGHT © ANTARA 2026