Pemkab Sumbawa dapat alokasi pupuk bersubsidi perikanan 1.000 ton

Sumbawa (ANTARA) - Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan budi daya sebanyak 1.000 ton, terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di provinsi ini.

Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Enggar Sadtopo mengatakan alokasi tersebut menjadi peluang bagi pembudidaya di Sumbawa untuk meningkatkan produksi.

"Untuk Sumbawa ini paling besar, 1.000 ton sendiri. Kalau kabupaten lain 480 ton. Jadi ada 1.000 ton atau 1 juta kilogram yang bisa Bapak-Ibu manfaatkan," kata Enggar saat Sosialisasi dan Optimalisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Senin.

Menurut dia, pemanfaatan pupuk bersubsidi perlu didukung dengan pendataan pembudidaya yang memenuhi persyaratan. Dari alokasi 1.000 ton tersebut, saat ini baru 99 pembudidaya yang tercatat sebagai penerima.

Karena itu, pendataan dan validasi pembudidaya perlu dipercepat agar alokasi pupuk dapat terserap dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Salah satu jenis pupuk yang mendapat subsidi untuk sektor perikanan budi daya adalah Urea dengan harga Rp1.800 per kilogram.

Bupati Sumbawa H Syarafuddin Jarot mengatakan dukungan pupuk bersubsidi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong produktivitas perikanan budi daya di daerah.

Ia menyebut Sumbawa memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, termasuk kawasan Teluk Saleh, sehingga pengembangan sektor budi daya perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem pesisir.

"Alhamdulillah, Sumbawa mendapatkan kuota terbesar di Provinsi NTB. Pupuk bukan sekadar pelengkap, pupuk adalah kunci untuk menumbuhkan pakan alami berupa plankton. Kalau plankton ada, udang dan ikan di tambak tidak akan mati dan produktivitas akan naik," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah bangun sembilan proyek koperasi nelayan tahap II di Dompu

Menurut Jarot, keberadaan pupuk bersubsidi dapat membantu pembudidaya yang selama ini harus bersaing memperoleh pupuk dengan sektor pertanian.

Ia meminta Dinas Kelautan dan Perikanan bersama penyuluh mempercepat pendataan dan validasi pembudidaya, terutama di wilayah pesisir yang belum masuk dalam data penerima.

"Jangan sampai kuota yang disiapkan tidak terserap karena data belum lengkap," katanya menegaskan.

Selain mempercepat pendataan, Jarot mengingatkan pembudidaya menggunakan pupuk sesuai dosis dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan budidaya.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara digital untuk memastikan pupuk diterima pembudidaya yang memenuhi ketentuan.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budi daya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta perwakilan Pupuk Indonesia.