Pemkot Bima mendorong perempuan berperan dalam pengambilan keputusan

Kota Bima (ANTARA) - Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, mendorong perempuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman politik agar dapat berperan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.

Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bima H. Supratman mengatakan pendidikan politik menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan mengenai hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

"Melalui pendidikan politik, perempuan diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memahami proses demokrasi, serta mampu mengambil peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Supratman saat membuka Sosialisasi Peningkatan Kualitas dan Pendidikan Politik bagi Perempuan di Bima, Senin.

Menurut dia, peningkatan kapasitas perempuan diperlukan agar mereka tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mampu menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses perumusan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Baca juga: Bima-Baznas RI sinergikan zakat untuk tekan kemiskinan

Ia mengatakan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, politik, ekonomi, dan pembangunan sosial.

Supratman menilai keterlibatan perempuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan karena pengalaman dan kebutuhan perempuan perlu turut menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan.

"Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas perempuan agar mampu menyampaikan aspirasi masyarakat, berpartisipasi dalam proses demokrasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta ikut mengawal berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah," ujarnya.

Baca juga: NTB menampilkan pesona Uma Lengge Bima di Kriyanusa 2026

Ia mengatakan Pemerintah Kota Bima berkomitmen membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan sehingga kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan dapat semakin terbuka.

Peningkatan pemahaman politik, kata dia, juga diharapkan mendorong perempuan menggunakan hak politiknya secara cerdas dan bertanggung jawab serta memahami proses demokrasi di tingkat daerah maupun nasional.