Ambon (ANTARA) - Pemerintah kota dan DPRD Kota Ambon, Maluku menyalurkan bantuan sebesar Rp250 juta bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Kota Ambon terhadap warga NTT yang terdampak bencana,” kata Ketua DPRD Kota Ambon Morits L Tamaela di Ambon, Kamis.

Hal itu disampaikan Morits bersama para ketua fraksi dalam konferensi pers di Kantor DPRD Kota Ambon.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kota Ambon dan telah mendapat persetujuan DPRD Kota Ambon.

Menurut dia, pemanfaatan dana tersebut merupakan bagian dari kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk membantu daerah lain yang mengalami bencana.

“Kita memiliki sedikit kelebihan saldo yang dapat dimanfaatkan dari APBD. Kita berdoa semoga tidak terjadi bencana di daerah kita, sehingga dana tersebut dapat kita gunakan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan,” ujarnya.

Bantuan Rp250 juta tersebut nantinya disalurkan melalui delegasi Pemkot Ambon untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi NTT maupun posko penanganan pengungsi di kabupaten yang terdampak bencana.

Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak gempa, khususnya para pengungsi.

Morits berharap, proses pemulihan pascabencana di NTT dapat berlangsung cepat melalui dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat.

“Kita bisa bersama-sama dalam situasi bencana di manapun terjadi,” katanya.

Pemkot dan DPRD Kota Ambon juga menyampaikan duka cita kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di NTT.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi bentuk nyata solidaritas antardaerah dalam menghadapi bencana.

Pewarta: Winda Herman
Editor : Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.