Pemprov NTB cabut regulasi pengaturan tarif hotel jelang MotoGP Mandalika 2026

Sesuai arahan Pak Gubernur, Pergub Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tarif Usaha Jasa Akomodasi kami cabut dan kami sesuaikan lagi pengaturan tarif ini.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencabut Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tarif Usaha Jasa Akomodasi menjelang pelaksanaan perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 9-11 Oktober 2026.

Pergub itu dinilai tidak efektif dan relevan menekan harga kamar hotel setiap perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika selama ini.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB Lalu Moh Faozal di Mataram, Rabu, mengatakan bahwa Pemprov NTB menaruh perhatian serius pada tata kelola akomodasi, khususnya tarif hotel dan transportasi setiap perhelatan MotoGP.

"Sesuai arahan Pak Gubernur, Pergub Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tarif Usaha Jasa Akomodasi kami cabut dan kami sesuaikan lagi pengaturan tarif ini," ujarnya.

Ia menegaskan Pemprov NTB saat ini sedang mencari formula terbaik untuk merumuskan tentang pengaturan penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi ini lantaran setiap tahun selalu menjadi persoalan ketika perhelatan MotoGP berlangsung di Sirkuit Mandalika.

"Nanti, kami rapat koordinasi (rakor) daerah bersama seluruh asosiasi membahas masalah ini supaya tidak aji mumpung. Boleh naik tarif tetapi harus ada batas kewajaran," tegas Faozal.

Ia mengatakan dari hasil evaluasi sementara Pergub Nomor 9, penentuan terkait tarif ini ditetapkan pada ambang batas atas dan ambang batas bawah. Namun, dalam rencana aturan yang terbaru tidak mengacu pada itu lagi, lantaran persoalan ambang batas atas dan ambang batas bawah ini kerap kali dijadikan alasan untuk menaikkan tarif hotel maupun transportasi.

"Jadi, Pergub itu kami evaluasi. Karena nanti di aturan terbaru tidak ada lagi zona 1, zona 2 dan zona 3. Nanti kami susun bersama dengan asosiasi dan pelaku industri wisata. Kalaupun nanti di aturan terbaru ada yang melanggar ada sanksi," ucapnya.

Selain memperkuat pada tata kelola akomodasi. Pemprov NTB juga memperketat pengawasan guna menekan praktek percaloan atau pun broker tarif harga kamar yang juga selalu menghiasi ketika MotoGP Mandalika.

Ia menambahkan untuk menghentikan praktik tersebut, tidak ada cara lain pemerintah harus hadir dan tegas supaya tidak ada praktik-praktik broker tersebut.