Portal Radar MBG menjadi ruang publik sampaikan masukan dan keluhan

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang meluncurkan Portal Radar MBG (makan bergizi gratis), sebagai ruang terbuka publik untuk menyampaikan masukan dan keluhan terkait program MBG.

Asisten I Setda Kota Mataram H Lalu Martawang di Mataram, Minggu, mengatakan, keberadaan portal Radar MBG juga dapat memantau alur distribusi, daftar menu, hingga penanganan laporan keluhan dari masyarakat secara real-time.

"Kehadiran portal itu menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas layanan, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan MBG di berbagai daerah," katanya menyikapi peluncuran portal Radar MBG oleh BGN pada Kamis (13/8/2026).

Kegiatan peluncuran portal Radar MBG itu, dirangkaikan dengan evaluasi dan sinkronisasi sekaligus arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program strategis nasional tersebut berjalan aman, tepat sasaran, dan berkualitas tinggi, melalui Zoom meeting.

Menurut Martawang yang juga menjadi Ketua Satgas MBG Kota Mataram, selain membuat portal Radar MBG, dalam pengarahan itu terdapat 10 poin krusial yang menekankan pengawasan, standar keamanan pangan, hingga keterbukaan informasi.

Dari 10 poin itu antara lain, MBG tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada BGN atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) semata, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah daerah.

Kemudian, membentuk dan mengaktifkan tim koordinasi atau Satgas MBG di tingkat daerah. Selain itu, setiap dapur SPPG wajib mencantumkan label waktu kedaluwarsa (expired date) pada kemasan.

"Bahkan, ketentuan terbaru menetapkan batas konsumsi maksimal 4 jam setelah makanan matang. Sekolah berhak menolak makanan jika melebihi batas waktu tersebut," katanya.

Bahkan, masyarakat maupun pihak sekolah diimbau untuk tidak ragu memberikan masukan konstruktif serta melaporkan secara cepat jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur di lapangan melalui saluran resmi portal Radar MBG.

Baca juga: BGN menutup permanen 504 dapur MBG tak layak

"Semua berjalan secara objektif dan berbasis aturan yang berlaku. Jika ada kendala, kami selesaikan bersama demi memberikan manfaat yang nyata bagi warga masyarakat," pungkasnya

Poin lainnya juga disebutkan, seluruh dapur penyedia MBG wajib memiliki Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak tanpa kompromi.

Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan rantai pasok dan potensi ekonomi daerah dalam penyediaan bahan pangan serta menutup celah praktik percaloan dan eksklusif.

Semua tata kelola MBG wajib berjalan berbasis sistem (by system) dan tidak ada yang eksklusif sebab keberhasilan program tidak hanya dihitung dari jumlah porsi yang dibagikan, melainkan dari dampak nyata (outcome dan impact) terhadap kesehatan anak.

"Semoga komitmen keterbukaan BGN terhadap program MBG, bisa berjalan lebih baik dan maksimal untuk mencetak generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif," katanya.

Pelaksanaan MBG, katanya, bukan sekadar agenda rutin, melainkan investasi jangka panjang negara dalam mencetak generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif.

Oleh karena itu, pengawasan ketat dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. MBG bukan hanya memberi makan, melainkan investasi negara untuk membangun manusia Indonesia yang kuat.

"Kita tidak ingin mempertaruhkan masa depan dan nyawa anak-anak kita, karena itu pelaksanaan harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat," katanya.

Dengan demikian, tambahnya, target jangka panjang yakni penyelenggaraan MBG yang akuntabel diharapkan mampu menyelesaikan persoalan stunting, mengikis kemiskinan, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan data, cakupan MBG dan dapur SPPG di Kota Mataram tercatat total dapur SPPG sebanyak 68 dapur. Dapur beroperasi sebanyak 65 dapur dan semuanya telah mengantongi SLHS, dan belum beroperasi sebanyak 3 dapur karena masih dalam tahap pengurusan atau evaluasi pemenuhan syarat operasional.

Adapun total sasaran penerima manfaat kategori 3B yang telah terjangkau di Kota Mataram mencapai 24.864 jiwa, dengan rincian, ibu hamil 1.681 orang, ibu menyusui sebanyak 5.495 orang, dan balita 17.686 anak.