Prabowo Beri Ultimatum ke Jepang soal Blok Masela: Mau Lanjut atau Kami Serahkan ke Perusahaan Lain
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya telah memberikan peringatan yang sopan dan tegas kepada pimpinan perusahaan asal Jepang terkait kelanjutan proyek Gas Abadi Masela yang menurutnya telah mangkrak selama 28 tahun. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan proyek strategis nasional tersebut terus tertunda tanpa kepastian.
Baca Juga
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Menurut Prabowo, saat melakukan kunjungan ke Tokyo, ia secara langsung menemui pimpinan perusahaan Jepang yang terlibat dalam proyek tersebut untuk meminta kepastian mengenai komitmen investasi mereka.
Baca Juga
Prabowo Minta Kepastian Kelanjutan Blok Masela
Presiden mengatakan pemerintah membutuhkan kepastian agar proyek Gas Abadi Masela segera berjalan karena memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Baca Juga
Ia mengaku telah menyampaikan secara langsung kepada pimpinan perusahaan Jepang bahwa pemerintah siap mencari mitra lain apabila proyek tersebut tidak lagi menjadi prioritas mereka.
"Gas Abadi Masela, 28 tahun mangkrak. Saya berangkat ke Tokyo dan ketemu pimpinan perusahaan Jepang. Saya minta ke mereka dengan sopan soal peminatan mereka terhadap Gas Masela. Jika tidak mau, kami akan lepas ke yang lain," kata Prabowo.
Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus menunggu tanpa kepastian karena kebutuhan energi nasional terus meningkat.
"Masalahnya Indonesia butuh energi, devisa," ujarnya.
Instruksikan Menteri ESDM Cabut Jika Tak Ada Aktivitas
Selain menyampaikan peringatan kepada perusahaan Jepang, Prabowo juga mengaku memberikan arahan tegas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait proyek-proyek yang tidak menunjukkan perkembangan.
Ia meminta seluruh izin yang tidak dimanfaatkan segera dievaluasi.
Presiden bahkan memberikan tenggat waktu apabila tidak ada aktivitas nyata dalam jangka waktu enam bulan.
"Pulang-pulang, kalau Menteri ESDM boleh saya tekan-tekan, saya bilang ke dia, enam bulan tidak ada kegiatan, cabut saja Gas Masela," kata Prabowo.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ia menambahkan kebijakan serupa juga berlaku terhadap berbagai bentuk perizinan lain yang tidak dimanfaatkan.
"Tidak ada toleransi HGU, HGB dan lainnya. Kalau tidak ada kegiatan, cabut semua itu," tegasnya.
Halaman Selanjutnya
Bahas Kebocoran Devisa dari Sumber Daya Alam