Sejumlah anak mengaji di lokasi banjir bandang di Desa Uyem Beriring, Teripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Selasa (27/1/2026). Listrik di Desa Uyem Beriring telah pulih sejak sepekan lalu setelah sempat terputus pada akhir November 2025 akibat bencana hidrometeorologi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi Program Listrik Desa. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 10,3 triliun pada tahap pertama 2026 guna memperluas akses listrik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui Alignment Forum Program Listrik Desa yang mempertemukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, dan mitra kerja PLN.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan percepatan Program Listrik Desa memerlukan data yang akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Pemerintah juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel.

"Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran," ujar Tri dalam keterangan, Jumat (17/7/2026).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pemerataan akses listrik tidak hanya bertujuan menyediakan jaringan kelistrikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kami mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mewujudkan pemerataan akses listrik. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata," ujar Darmawan.

Menurut Darmawan, keberhasilan Program Listrik Desa membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan pemerintah bersama PLN telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

"Kami mengombinasikan Program Listrik Desa dengan BPBL agar masyarakat yang belum mampu dapat memperoleh sambungan listrik sehingga pemerataan akses listrik berjalan lebih efektif," kata Andriah.