Liputan6.com, Jakarta - Manchester City dinyatakan bersalah melanggar aturan finansial Premier League untuk periode 2009/2010 hingga 2017/2018. Vonis ini disampaikan komisi independen yang memeriksa total 115 dakwaan terhadap klub tersebut.

Mengutip BBC, Selasa (29/9/2026), Premier League merilis versi laporan komisi yang telah disunting. Dalam dokumen itu, dugaan pelanggaran melampaui 100 butir dan dikelompokkan ke dalam empat kategori utama.

Komisi menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas seluruh dakwaan, kecuali satu tuduhan yang berkaitan dengan kerja sama klub dalam proses penyelidikan.

Jejak Skema Pendanaan Terselubung

Ilustrasi Manchester City

Perbesar

Ilustrasi Manchester City divonis bersalah atas 115 pelanggaran FFP oleh Premier League. (Bola.com/AI)

Komisi independen menemukan adanya kesepakatan komersial palsu (sham deals) dengan sponsor pada periode yang diselidiki. Sejumlah perusahaan sponsor disebut hanya menanggung sebagian nilai perjanjian.

Sisa pembayaran dalam kesepakatan tersebut didanai oleh Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), kelompok usaha yang memiliki Manchester City.

ADUG juga disebut mendanai pengaturan lain yang membuat biaya operasional yang dicatat klub tampak lebih rendah dibanding pengeluaran sebenarnya.

Panel turut mengidentifikasi pengaturan yang disebut sebagai sham circular arrangement bersama Fordham, entitas yang membeli hak citra para pemain Manchester City. Kesepakatan itu juga dibiayai ADUG.

Menurut temuan komisi, rangkaian skema tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan klub secara artifisial sekaligus menekan biaya, dengan nilai akumulatif lebih dari 900 juta poundsterling selama periode pemeriksaan.

Dampaknya, laporan keuangan yang diserahkan dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya serta menyembunyikan keadaan finansial dari auditor dan regulator. Komisi menyimpulkan tindakan itu menunjukkan upaya menghindari aturan Premier League.

Dampak ke Batas Pengeluaran

Konsekuensi skema tersebut berkaitan langsung dengan penerapan Profitability and Sustainability Rules (PSR) Premier League dan aturan Club Licensing and Financial Fair Play UEFA.

Komisi menegaskan, bila seluruh kesepakatan dicatat secara akurat dalam laporan keuangan, Manchester City akan terbukti melampaui batas pengeluaran Premier League dan UEFA dalam jumlah yang sangat signifikan.

Selain persoalan pembukuan, komisi juga menyatakan klub melakukan pelanggaran selama proses investigasi Premier League yang berlangsung empat tahun.

Menurut komisi, terdapat upaya terkoordinasi untuk menghentikan dan menghambat penyelidikan Premier League.

Ikuti berita bola terbaru di Sport Liputan6

CEO Premier League, Richard Masters, menyebut putusan ini menegaskan apa yang terjadi di klub sepanjang periode yang disorot. "Keputusan utama ini menetapkan fakta mengenai apa yang terjadi di Manchester City selama periode tersebut. Ini menjelaskan bagaimana klub secara sistematis melanggar aturan Premier League selama hampir satu dekade," kata Richard Masters. "Kasus disipliner ini dan keputusan tersebut merupakan yang paling signifikan dalam sejarah Premier League," lanjutnya. Meski demikian, jenis sanksi atas pelanggaran yang telah dinyatakan terbukti belum diputuskan. Isu sanksi akan dibahas terpisah dalam sidang lanjutan bersama komisi independen. Sesuai aturan Premier League, proses itu berlangsung tertutup dan rahasia hingga hasilnya diperbolehkan untuk dipublikasikan.