Banda Aceh (ANTARA) - Pos Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh meminta Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat pelaksanaan program pemulihan bencana di Aceh, meski sejauh ini telah mencapai 52,9 persen.

“Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai,” kata Kaposwil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, di Banda Aceh, Kamis.

Safrizal mengatakan, secara keseluruhan, program Kementan di Aceh dengan total pagu Rp515,22 miliar telah terealisasi sekitar Rp272,37 miliar atau 52,9 persen.

Dimana, untuk optimasi lahan (oplah) persawahan rusak ringan Rp91 miliar atau 58,46 persen di 16 kabupaten/kota, melibatkan perguruan tinggi seperti USK, Unimal dan Unsam.

Kemudian, rehabilitasi lahan sawah rusak sedang dengan anggaran Rp200,42 miliar, dan baru terealisasi Rp64,34 miliar atau 32 persen.

"Kegiatan ini melibatkan kelompok tani dan TNI di Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya," ujarnya.

Kemudian, kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di 13 kabupaten/kota mencatat realisasi Rp6,34 miliar dari pagu Rp11,66 miliar atau 54 persen. Di Kabupaten Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Abdya, Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya.

Baca juga: Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh capai Rp58,97 triliun

Baca juga: BNPB kucurkan bantuan perbaikan rumah Rp93,75 miliar di Aceh Tamiang

Irigasi, lanjut dia, menjadi sektor dengan capaian tertinggi dalam program Kementan di Aceh. Dari pagu Rp147,47 miliar, realisasi anggaran sudah Rp110,68 miliar atau 75,1 persen. Diantaranya, jaringan irigasi tersier di 13 kabupaten/kota hampir rampung sekitar 96 persen, sedangkan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota mencapai 88 persen.

Safrizal ZA kembali menekankan bahwa pentingnya percepatan untuk terus dilakukan oleh kementerian terkait. Di sisi lain, diharapkan juga kepada perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus bersinergi.

Menurutnya, dengan kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini bakal segera dirasakan petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh.

Dalam kesempatan ini, dirinya juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam kerja percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh.

"Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon,” demikian Safrizal.

Baca juga: Menko PMK: Kawal anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera

Baca juga: Pemprov Aceh minta pusat percepat pemulihan infrastruktur di Gayo Lues

Baca juga: Pemerintah kebut pemulihan 40 ribu hektare sawah di Aceh

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.