Liputan6.com, Jakarta - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini akan memiliki makna berbeda bagi sejumlah menteri dan pejabat negara.

Alih-alih mengikuti upacara di Istana Kepresidenan, mereka akan membagi tugas dan berada di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keputusan tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 berjalan secara langsung dan terkoordinasi di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, sejumlah pejabat pemerintah pusat akan tersebar di daerah terdampak untuk mengawal penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bahkan, mereka akan memperingati Hari Kemerdekaan bersama masyarakat di daerah yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.

"Kami akan membagi tugas ke lapangan (lokasi terdampak bencana) dan kemudian kita besok akan berupacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut berupacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah (terdampak gempa bumi)," kata Pratikno dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Senin (17/8/2026).

Menurut dia, kehadiran para pejabat negara di berbagai lokasi terdampak bukan sekadar untuk mengikuti upacara.

Mereka ditugaskan mengawal persoalan-persoalan krusial sekaligus memastikan kebutuhan penanganan bencana di masing-masing wilayah dapat segera direspons.

"Kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita, mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda," jelas Pratikno.

Bukti Pemerintah Pusat Hadir

Data Sementara BNPB 14 Orang Meninggal Akibat Gempa NTT

Perbesar

Tim penyelamat mencari korban di reruntuhan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores di Pelabuhan Laurensius Say di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 15 Agustus 2026. (AFP/ Arnold Welianto)

Pada malam yang sama setelah gempa terjadi, Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta jajaran pimpinan PLN, Pertamina, dan Telkom berangkat ke wilayah terdampak.

Kehadiran tim pemerintah pusat itu ditujukan untuk mengawal penanganan sejak masa tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui jaringan posko terpadu agar bantuan dari berbagai daerah dapat bergerak lebih cepat dan tepat sasaran.

Posko nasional disiagakan untuk mengonsolidasikan pengiriman logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah lain melalui Bandara Halim Perdanakusuma sebelum diteruskan ke lokasi bencana.

Sementara itu, posko operasional juga didirikan di Labuan Bajo dan Maumere untuk memperkuat koordinasi langsung dengan pemerintah daerah.

Pratikno menekankan, koordinasi menjadi kunci agar sumber daya pemerintah yang dikerahkan dalam jumlah besar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Pemerintah pusat full team hadir di sini. Kami mendengarkan paparan pimpinan daerah tentang dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat. Dan kami masing-masing memaparkan apa yang akan dan sudah dilakukan," tuturnya.

Sinkronisasi

Dia menyampaikan sinkronisasi diperlukan agar seluruh kekuatan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat dapat bekerja dalam satu arah, mulai dari penyelamatan warga hingga tahap pemulihan.

"Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumber daya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran," kata Pratikno.

Dalam masa tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan keselamatan warga sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Di saat yang sama, perbaikan infrastruktur vital terus dipercepat agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain,” pungkas Pratikno.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6