REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BANDUNG -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong seluruh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) kabupaten/kota se-Jawa Barat memperkuat peran sebagai penggerak pembangunan ekonomi di wilayah masing-masing.

Tak sekadar menjalankan tugas administratif, Asisten Ekbang diminta bekerja lebih substantif, cepat, terukur, dan berbasis data. Pesan tersebut disampaikan Herman saat memimpin Rapat Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan se-Jawa Barat di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/9/2026) sore.

Menurut Herman, pembangunan Jawa Barat tidak dapat dilakukan secara parsial maupun dengan pola pikir yang terpisah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jawa Barat merupakan agregasi dari 27 kabupaten/kota, sehingga kemajuan provinsi sangat bergantung pada kinerja setiap daerah.

"Jawa Barat adalah agregat. Kalau desa dan kelurahan istimewa, maka akan menghasilkan kecamatan yang istimewa. Kecamatan istimewa menghasilkan kabupaten dan kota yang istimewa. Kabupaten dan kota yang istimewa akan menjadi provinsi yang istimewa," kata Herman.

Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Terlebih, Gubernur memiliki posisi sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

"Kita tidak bisa berpikir silo atau berpikir provinsi hebat tanpa kabupaten dan kota yang hebat. Semuanya saling bertautan," ujarnya.

Herman secara khusus mengingatkan pentingnya peran Asisten Ekbang karena berada pada posisi strategis dalam membantu kepala daerah merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan pembangunan ekonomi.

Ia menyebut sejumlah indikator ekonomi yang menjadi perhatian, mulai dari konsumsi masyarakat, investasi, perdagangan hingga pengeluaran pemerintah. "Kalau ekonomi daerah buruk, implikasinya investasi rendah, ekspor-impor rendah, tingkat konsumsi masyarakat rendah. Maka Asisten Ekbang menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab," katanya.

Dalam kesempatan itu, Herman juga mendorong perubahan pola kerja birokrasi. Menurutnya, pemerintahan tidak boleh berhenti pada proses politik dan tata kelola pemerintahan, tetapi harus mampu masuk pada tahap administering process, yakni memastikan kebijakan diterjemahkan menjadi pelayanan dan tindakan pemerintahan yang efektif.

Ia menekankan bahwa pergantian kepemimpinan politik tidak boleh menghentikan kerja pemerintahan. Sistem pemerintahan harus tetap berjalan dan pelayanan publik harus terus bergerak.

"Yang kita butuhkan adalah pemerintahan yang sistemik. Pemerintahan berganti, tetapi the show must go on. Pemerintahan harus tetap efektif," katanya.

Herman kemudian memperkenalkan penguatan tata kelola berbasis data sebagai bagian dari transformasi yang sedang dilakukan Pemprov Jabar. Salah satu instrumen yang didorong adalah Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) yang diharapkan dapat menunjang pemerintah kabupaten/kota dalam memahami kondisi wilayah dan menentukan intervensi secara lebih tepat.

Menurut Herman, pemanfaatan platform SADA Jabar penting agar data pembangunan tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di setiap jenjang pemerintahan.

"Data ini harus menjadi alat untuk bergerak. Jangan sampai kita hanya tahu angkanya, tetapi tidak tahu persoalannya ada di mana dan siapa yang harus ditangani," ujarnya.

Pendekatan tersebut kemudian diperkuat melalui pemanfaatan data by name by address. Dengan pendekatan tersebut, persoalan seperti kemiskinan, anak tidak sekolah, ibu hamil kekurangan energi kronis, stunting, hingga persoalan sosial lainnya dapat dipetakan secara lebih spesifik sampai tingkat wilayah.

"Bicara kemiskinan, kita punya data by name by address. Bicara anak tidak sekolah (ATS) ada datanya. Bicara ibu hamil yang kekurangan energi kronis, ada datanya. Jadi camat tinggal membuka dashboard, mengetahui jumlahnya, mengetahui siapa dan di mana," jelas Herman.

Menurutnya, SADA Jabar dapat menjadi perangkat pendukung bagi pemerintah kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Dengan data yang terintegrasi, kepala daerah dan perangkatnya dapat melihat persoalan berdasarkan wilayah, sektor, serta kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi.

"Provinsi Jawa Barat itu seperti musik orkestra. Ada konduktor, ada pemimpin kelompok instrumen. Semua harus memainkan partitur yang sama, sehingga leadership tetap kuat tetapi sistemnya juga berjalan," kata Herman.

Karena itu, Pemprov Jabar seiring seirama menyiapkan perangkat tata kelola berupa arrangement dan partitur pemerintahan yang dapat digunakan hingga tingkat kewilayahan. Instrumen tersebut diharapkan membuat kebijakan tidak berhenti pada arahan pimpinan, tetapi diterjemahkan menjadi aksi yang terukur sampai tingkat desa dan kelurahan.