Manokwari (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI meminta pemerintah melakukan evaluasi strategi pengamanan dan penyelesaian konflik bersenjata menyusul tiga warga sipil menjadi korban penembakan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma di Manokwari, Senin, mengatakan evaluasi bertujuan agar pemerintah dapat menerapkan strategi pengamanan sekaligus penyelesaian konflik bersenjata secara komprehensif dan tepat sasaran.

“Harus ada evaluasi nasional penanganan konflik Papua dan menetapkan peta jalan penyelesaian dengan target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan,” ujar Filep.

Dalam evaluasi, kata dia, perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama melalui pengamanan jalur pelayanan publik, tenaga kesehatan, guru, aparatur pemerintah, pekerja pembangunan, dan masyarakat adat.

Pemerintah juga perlu menyusun langkah penanganan serius kepada masyarakat yang mengungsi di sejumlah wilayah akibat dari konflik berkepanjangan antara aparat TNI-Polri dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Kalau warga sipil masih jadi korban penembakan maka pemerintah harus berani evaluasi efektivitas strategi penyelesaian konflik secara menyeluruh dan tuntas,” tutur Filep.

Berdasarkan data Komnas HAM, ujar Filep, ada 42 peristiwa konflik di Papua pada semester I tahun 2026 dengan 59 orang korban meninggal dunia dan 50 korban menderita luka-luka. Dari jumlah itu, 43 di antaranya merupakan warga sipil, delapan TNI-Polri, dan delapan KKB.

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil menjadi kelompok paling rentan, sehingga sudah semestinya pemerintah merumuskan strategi yang mengutamakan keselamatan bagi masyarakat sipil di wilayah konflik.

"Negara harus memastikan wilayah konflik tidak menjadi ruang dimana masyarakat sipil kehilangan hak paling mendasar,” ucap Filep.

Selain itu, kata dia, pemerintah perlu memperkuat pendekatan politik, hukum, HAM, pembangunan, dan dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait agar implementasi strategi dapat berjalan sesuai ekspektasi publik.

Standar keamanan dan keselamatan warga sipil menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam menangani konflik bersenjata di Tanah Papua, namun yang perlu diperhatikan yaitu penyelesaian akar permasalahan.

“Papua membutuhkan keamanan. Lebih dari itu, Papua membutuhkan jaminan bahwa setiap warga negara berhak hidup dalam damai dan terlindungi,” kata senator asal Papua Barat itu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pansus DPD RI minta pemerintah evaluasi penyelesaian konflik di Papua

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.