Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) menemukan praktik pemotongan upah tenaga kerja konstruksi senilai Rp10.000 hingga Rp20.000 per orang per hari dalam proyek pembangunan Underpass Gatot Subroto, di persilangan rel kereta api Kota Cimahi.

Temuan pelanggaran hak ekonomi buruh pada proyek infrastruktur senilai Rp126 miliar dari APBD Jabar 2026 tersebut, kata KDM, terungkap ketika dia berdialog langsung dengan para pekerja di lokasi pembangunan.

"Upah itu tidak boleh dikurangi, harus sesuai kontrak kerja, kalau Rp140.000 ya Rp140.000, jangan kurang," kata Dedi Mulyadi, di Bandung, Selasa.

Berdasarkan kontrak kerja, alokasi nilai upah harian pekerja konstruksi telah ditetapkan secara rinci, meliputi mandor sebesar Rp130.000 per hari, tukang Rp140.000 per hari, laden atau pembantu tukang Rp120.000 per hari, serta tenaga las baja rata-rata dibayar Rp150.000 per hari.

Namun, fakta lapangan saat KDM melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pada Senin (12/10), menunjukkan nominal penerimaan riil para pekerja berada di bawah ketentuan tersebut.

Selain perlindungan hak finansial, KDM mencecar kepala proyek dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengenai jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja proyek.

Meski sempat beredar pengakuan awal pekerja yang merasa belum terproteksi asuransi, pimpinan proyek mengonfirmasi bahwa penyerahan dokumen KTP seluruh pekerja telah dihimpun sejak awal masa pengerjaan guna proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

"Ini harus diasuransikan ketenagakerjaan, tidak boleh tidak," ujar KDM menegaskan.

Dalam kesempatan sidak yang didampingi Wali Kota Cimahi Ngatiyana beserta jajaran Kodim Cimahi tersebut, KDM turut menawarkan skema pendampingan anggaran kepada Pemkot Cimahi guna mempercepat dan memperluas kapasitas proyek jalan bawah tanah itu.

"Mangga tah Pak Wali, bilih bade nambihan, 12 miliar (Silakan Pak Wali Kota, mungkin mau menambah Rp12 miliar)," ujar Dedi Mulyadi menawari alokasi tambahan dana pendamping dari APBD Kota Cimahi.

Menanggapi tawaran tersebut, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan akan segera melakukan koordinasi teknis dan administratif bersama Pemprov Jabar guna mengkaji porsi partisipasi APBD Kota Cimahi dalam menopang penyelesaian Underpass Gatot Subroto.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.