AKURAT.CO Korea Selatan mengecam serangan mematikan yang baru-baru ini dilakukan oleh kelompok pemberontak Houthi dari Yaman, yang menargetkan infrastruktur sipil serta mengancam pelayaran komersial di Laut Merah. Korea juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memperketat sanksi guna memutus pasokan senjata kepada kelompok tersebut.

Duta Besar Korea untuk PBB, Cha Ji-hoon, menyampaikan pernyataan ini dalam debat Dewan Keamanan mengenai Timur Tengah pada hari Kamis. Ia memperingatkan bahwa serangan-serangan tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian global, keamanan maritim, dan pasokan energi.

"Kami mengecam serangan-serangan semacam itu dan mendesak penghentian segera atas semua serangan terhadap warga sipil," ujar Cha dalam debat tersebut. "Kami meminta dewan ini untuk memperkuat sanksi guna memutus pasokan senjata ke kelompok Houthi secara efektif."

Cha menyatakan bahwa serangan Houthi baru-baru ini terhadap infrastruktur sipil dan ancaman terhadap pelayaran komersial di Laut Merah telah menciptakan "risiko besar bagi perdamaian global, serta keamanan maritim dan energi."

Serangan tersebut mencakup dua peristiwa berturut-turut yang menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pekan lalu, yang semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Menurut laporan media asing, serangan pertama yang terjadi pada hari Sabtu menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya, sementara serangan kedua pada hari berikutnya menewaskan satu orang dan melukai 11 orang.

Kementerian Luar Negeri Korea di Seoul juga mengecam serangan-serangan tersebut pada hari Rabu, dengan menegaskan bahwa "serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil sama sekali tidak dapat diterima."

Cha juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait ancaman berkelanjutan terhadap kebebasan bernavigasi di Selat Hormuz, serta menyerukan upaya diplomatik baru untuk menjamin keamanan pelayaran melalui jalur air yang memiliki nilai strategis penting tersebut.

"Serangan terhadap kapal-kapal dagang, serta penerapan pungutan tidak resmi dan biaya diskriminatif sebagai syarat perdamaian, adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional," tegas sang duta besar.

Menyinggung ketidakstabilan yang lebih luas di Timur Tengah, Cha mendesak semua pihak untuk memenuhi komitmen mereka berdasarkan rencana perdamaian Gaza, memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan, serta menghentikan permusuhan di Lebanon.

Sumber: Korea Herald