Padang (ANTARA) - Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7), guna membahas hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) sekaligus merumuskan upaya memperkuat nilai-nilai toleransi di daerah itu.

Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie di Padang, Rabu, mengapresiasi perkembangan signifikan Kota Padang dalam membangun ekosistem toleransi, khususnya dalam satu hingga dua tahun terakhir.

"Ada kemajuan yang menggembirakan di Kota Padang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek toleransi. Keduanya beberapa kali menyampaikan pernyataan dan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal seperti ini tidak banyak dilakukan oleh kota-kota lain," ujarnya.

Ia memaparkan bahwa saat ini Kota Padang telah berhasil beranjak dari kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah di Indonesia. Saat ini, skor IKT Padang sudah berada pada zona 70-an atau masuk dalam kategori zona berkembang.

Menurut Ikhsan, penilaian Indeks Kota Toleran tidak hanya menitikberatkan pada peran pemerintah daerah semata, melainkan juga melibatkan seluruh ekosistem kota. Oleh karena itu, kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi faktor penentu yang sangat penting.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Kota Padang merupakan kota yang majemuk dengan masyarakat yang berasal dari beragam etnis, seperti Tionghoa, India, serta berbagai suku lainnya di Indonesia. Ia memandang keberagaman tersebut sebagai kekuatan yang harus terus dirawat.

"Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama," kata Fadly.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat harmoni sosial tersebut, Pemerintah Kota Padang akan menggelar Padang Harmony Festival (Padang Multi-etnis Festival). Acara ini diplot sebagai salah satu agenda utama dalam peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 pada Agustus mendatang.

Fadly berharap melalui ajang kebudayaan tersebut, Pemko Padang dapat membangun citra positif daerah di kancah nasional. "Kita berharap melalui event ini dapat menjadi salah satu branding bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga berharap Indeks Kota Toleran Kota Padang juga terus meningkat," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Prof. Salmadanis menyatakan pihaknya terus mendorong lahirnya regulasi atau peraturan daerah (perda) yang bersifat inklusif di Kota Padang. Payung hukum ini dinilai penting sebagai landasan kuat dalam menjaga kerukunan serta menghormati keberagaman agama, adat, budaya, dan ras.

"Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang," kata Salmadanis.

Audiensi tersebut juga turut dihadiri oleh Peneliti SETARA Institute Kasyfil Aziz, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Hukum Indra Jaya, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, serta perwakilan Bappeda dan organisasi kemasyarakatan keagamaan se-Kota Padang.*