AKURAT.CO Academia Politica yang diselenggarakan Yayasan Partisipasi Muda (YPM) menghelat seminar bertajuk "Boom Nikel: Siapa Menikmati Keuntungan, Siapa Menanggung Dampaknya?" di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dr. Fachrie Rezka Ayyub, S.Kel., M.SI, selaku Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas LHK Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen penguatan tata kelola lingkungan dan partisipasi publik, di tengah lonjakan industri nikel.

"Indonesia menguasai sekitar 60 persen nikel dunia dan Sulawesi Selatan menyumbang sekitar 15 persen dengan pusat aktivitas di Luwu Timur dan Bantaeng. Ia menekankan bahwa dugaan pencemaran, seperti keluhan petani rumput laut di sekitar smelter Bantaeng, perlu dibuktikan dengan pendekatan sains, sehingga peran akademisi sangat dibutuhkan," kata Fachrie, sebagai perwakilan pemerintah yang hadir.

Namun, perspektif masyarakat sipil yang diwakili Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulsel, Muhammad Al Amien, mengajak orang muda belajar dari pengalaman Indonesia bagian timur.

Ia menyebut terdapat 461 konsesi nikel di atas ekosistem bernilai tinggi, 73 smelter, dan 94 unit PLTU yang menopang operasinya.

Baca Juga: Satgas PKH Tetapkan Potensi Sanksi 50 Perusahaan Tambang Nikel Rp80,19 Triliun, CERI: Berapa Sudah Masuk Kas Negara?

"Pertanyaan kuncinya adalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Karenanya, anak muda kuasai bahasa Inggris, agar dapat menyuarakan persoalan daerahnya sendiri di forum internasional," ujarnya.

Dari sisi akademisi, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Unhas, Ilham Alimuddin, menjelaskan paradoks nikel, mineral dibutuhkan untuk baterai dan mobilitas rendah karbon. Tetapi memperolehnya meninggalkan jejak lingkungan, mulai dari perubahan fungsi hidrologi hingga emisi di sepanjang rantai nilai.

"Indonesia tidak harus memilih antara nikel dan lingkungan. Tantangannya adalah mengubah kekayaan geologi menjadi kesejahteraan tanpa mengubah kekayaan lingkungan menjadi utang lingkungan," katanya.

Menutup sesi seminar, Direktur Eksekutif YPM, Neildeva Despendya, menyebut bahwa krisis iklim adalah hasil keputusan politik.

Ia mengingatkan, sekitar 40 persen penduduk Indonesia terpapar berbagai bencana alam, sementara literasi iklim belum berkembang secepat risikonya.