Yusril: Perkembangan AI perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan perkembangan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan.

Saat menerima audiensi Dewan Bisnis AS-ASEAN (USABC) di Jakarta, Selasa, dia mengatakan hal tersebut dilakukan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap pencipta.

“Perkembangan zaman mendorong penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, namun pada saat yang sama perlindungan terhadap pencipta tetap menjadi aspek yang sangat penting. Kepentingan platform, pencipta, dan masyarakat harus dapat diperhatikan secara seimbang,” kata Yusril, seperti dikonfirmasikan.

Maka dari itu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta, kata dia, pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan antara platform penyedia layanan, perusahaan teknologi, para pencipta karya, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Apalagi, sambungnya, kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan investasi.

Menurut dia, Kemenko Kumham Imipas memiliki peran sebagai wadah konsultasi dan komunikasi dalam mempertemukan pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan terkait kebijakan dan regulasi, termasuk dunia usaha.

Yusril juga menyampaikan pentingnya memperhatikan kepentingan berbagai pihak dalam penyusunan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

Dalam kesempatan tersebut, Chief Country Representative US-ASEAN Business Council Indonesia Nugraheni Utami menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kemenko Kumham Imipas dalam membangun komunikasi dengan komunitas bisnis Amerika Serikat.

USABC memandang dialog antara pemerintah dan dunia usaha penting untuk memberikan pemahaman mengenai arah kebijakan sekaligus menyampaikan perspektif industri dan praktik internasional yang relevan.

“Kami berharap dapat terus berbagi perspektif industri dan praktik internasional yang relevan seiring dengan perkembangan kebijakan dan regulasi di Indonesia,” ujar Nugraheni.

Audiensi tak hanya dihadiri oleh USABC, tetapi hadir pula perwakilan sejumlah perusahaan teknologi global untuk membahas perkembangan kebijakan dan regulasi di bidang ekonomi digital, pemanfaatan data, AI, keamanan siber, serta kepastian hukum bagi dunia usaha dan investasi.

Kegiatan itu menjadi ruang dialog antara pemerintah dan sektor swasta untuk bertukar pandangan mengenai sejumlah rancangan regulasi, termasuk RUU Hak Cipta, RUU Satu Data Indonesia, serta RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Kemenko Kumham Imipas selanjutnya akan menelaah masukan yang disampaikan dan menyusun rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait.

Melalui audiensi tersebut, Kemenko Kumham Imipas memperkuat ruang konsultasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pembentukan kebijakan, khususnya pada isu hukum dan regulasi yang bersinggungan dengan investasi, transformasi digital, AI, tata kelola data, serta keamanan siber.

Baca juga: Yusril tekankan mekanisme mudah terapkan pemindahan napi antarnegara

Baca juga: Yusril target draf RUU Pemindahan Napi Antarnegara rampung tahun ini

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.